PPATK: Sejumlah Kepala Daerah Punya Rekening Kasino Rp 50 Miliar di Luar Negeri

Hasil analisis yang dilakukan PPATK terhadap kasus pencucian uang sepanjang tahun ini pun cukup besar, kurang lebih 547 laporan hasil analisis dan 450 informasi pada periode Januari-November 2019.

"Kita juga sudah menyampaikan ke berbagai penegak hukum hal tersebut. Juga kami ikut berkontribusi dalam berbagai satgas seperti satgas cyber pungli, satgas waspada investasi. Kita selalu ikut aktif dalam hal ini, termasuk di dalamnya adalah pencegahan penyalahgunaan usaha-usaha haji, umrah dan investasi lainnya," tuturnya.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan, lembaga selama jangka waktu 2013-2019 telah menyumbangkan pemasukan negara dari sektor pajak sekitar Rp 4,9 triliun.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menyampaikan, perolehan uang tersebut berasal dari tindak lanjut terhadap 296 hasil analisis.

"Jadi selama kurun waktu 2013 sampai 11 Desember 2019, PPATK telah bantu penerimaan negara dari pajak sebesar Rp 4,972 triliun," terang Kiagus di Kantor PPATK, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Di luar hal tersebut, ia menjelaskan, terdapat juga potensi penerimaan pajak yang belum dibayar sebesar Rp 30,9 miliar.

"PPATK juga berkontribusi atas penerimaan negara bukan pajak atas proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan sebesar Rp 470,9 miliar," sambung Kiagus.

Lebih lanjut, PPATK disebutnya akan terus berkomitmen meningkatkan penerimaan negara, dan juga berkontribusi terhadap data-data kepada Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

"Karena salah satu tugas PPATK yang diberikan Jokowi adalah membantu meningkatkan penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak dan bea cukai," pungkas Kiagus.