Milenial Bakal Sulit Punya Rumah di Ibu Kota Baru

Ilustrasi Foto Property Rumah (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta Rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, akan mengancam kaum millenial. Terutama terkait kepemilikan rumah di lokasi ibu kota baru oleh milenial.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, millenial akan terancam tidak bisa memiliki rumah di Ibu kota baru.

Menurut Bhima, dengan asumsi harga tanah di lokasi ibu kota baru naik 4 kali lipat, maka pengembang akan menawarkan harga yang lebih tinggi dan tidak dapat dijangkau millenial.

"Harga tanah naik berapa disana? Coba teman-teman main kesana, harga tanah naik empat kali lipat, terus properti mau dijual berapa nanti ke kita-kita. Thesis saya millenial terancam tidak punya rumah kota di Ibu kota baru," kata dia saat ditemui, di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Prediksi Bhima terkait millenial tidak dapat memiliki rumah, diperkuat dengan data lembaga riset yang menyebutkan 15 persen millenial masih tinggal dengan orang tua. Milenial tidak bisa membeli rumah baru, bahkan untuk menyewa kontrakan pun tidak bisa.

"Nanti millenial disuruh kontrak atau KPR di ibu kota baru dengan harga yang lebih mahal, ini akan menjerat generasi ke depannya untuk tidak bisa punya rumah di ibu kota baru," tegas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi mengumumkan lokasi Ibu Kota baru akan berada di Kalimantan Timur. Tiga kepala daerah di Kaltim menyambut positif pemindahan Ibu Kota ke daerahnya.

2 dari 3 halaman

Harus Difikirkan Pemerintah

Karena itu, dia mengharapkan pemerintah dapat memikirkan bagaimana agar generasi millenial yang akan tinggal di ibu kota baru mendapat fasilitas perumahan.

"Jangan sampai, ibu kota pindah tapi millenialnya jadi gelandangan di ibu kota," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Ada Ancaman Resesi Ekonomi, Pemindahan Ibu Kota Harus Dikaji Ulang

Maket Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur. (dok Kementerian PUPR)

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, saat ini global sedang menghadapi ancaman resesi. Fakta ini harus menjadi pertimbangan Pemerintah untuk mengkaji lagi rencana pemindahan ibu kota.

"Sekarang isunya 2020 kita menghadapi resesi global," ujar dia, di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Sejumlah negara, lanjut dia, bahkan sudah terkena imbas turunnya kinerja perekonomian global. Negara-negara tersebut, seperti Jepang, Turki, dan Argentina.

"Jepang sudah resesi. Turki sudah resesi. Argentina dua kali nggak bisa bayar hutang. 2020 Amerika Serikat banyak yang memprediksi akan terjadi resesi pertumbuhan ekonominya selama beberapa bulan terus turun," jelas dia.

Di tengah ancaman tersebut, dia menilai, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah menjaga dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Dengan demikian Indonesia dapat menghadapi turunnya ekonomi global dan ancaman resesi.

"Kita maksa pindah ibu kota. Kita harus tanya, Pak Rp 466 triliun. Kasih itu kredit usaha buat UMKM-UMKM karena kalau terjadi krisis ekonomi seperti tahun 1998, yang menjadi penopang itu adalah UMKM," tandasnya.