Sukses

Kemenkeu Gandeng BKN Tingkatkan Pelayanan ASN Berbasis Teknologi

Kemenkeu dan BKN akan dapat melakukan pertukaran data pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara ([ASN](4013965 "")) di kedua institusi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menandatangi nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan BKN, di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Senin (19/8). Kerjasama ini sebagai bentuk inovasi peningkatan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi yang memiliki pengakuan legalitas administrasi.

Melalui kerja sama ini, Kemenkeu dan BKN akan dapat melakukan pertukaran data pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di kedua institusi, yaitu Human Resources Information System (HRIS) Kementerian Keuangan dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang ada di BKN.

Selain itu, untuk pengembangan Manajemen ASN, penggunaan tanda tangan digital (digital signature) akan diakui bagi kepentingan dokumen kepegawaian yang diterbitkan oleh kedua pihak.

Pelaksanaan pengembangan Manajemen ASN dan Sistem Informasi ASN dilakukan secara bersama-sama oleh Kemenkeu dan BKN dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak.

Sri Mulyani mengatakan, era digital menuntut semakin rendahnya penggunaan kertas (less paper) atau bahkan paperless. Selain itu juga dapat dihemat pula biaya pencetakan, ruang penyimpanan berkas, hingga waktu yang harus diluangkan para pimpinan untuk menandatangani berkas.

"Dalam manajemen ASN yang berbasis digital, terdapat potensi penghematan biaya ribuan lembar kertas untuk pengurusan SK kenaikan pangkat, pensiun, penyesuaian karena tugas belajar, dan lain-lain," ujarnya.

ASN memegang peranan penting dalam mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa. ASN merupakan alat negara yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi perekat bangsa dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan negara tersebut.

BKN sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional dan proses bisnis kepegawaian dipandang sebagai mitra strategis untuk mendorong akselerasi dan efisiensi proses bisnis terkait layanan kepegawaian yang dilakukan Kemenkeu.

 

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Siapkan Generasi Smart ASN Hadapi Era Digitalisasi

Pemerintah memacu kecepatan peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) untuk pembentukan generasi Smart ASN demi terwujudnya birokrasi berkelas dunia. Generasi ini juga diharapkan dapat mengantisipasi tantangan disrupsi era revolusi industri 4.0. Digitalisasi birokrasi akan menciptakan pelayanan masyarakat yang semakin optimal, efisien, dan cepat.

“Smart ASN akan menjadi digital talent dan digital leader seluruh lini terdepan pelayanan pemerintahan,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dalam laporannya saat Presidential Lecture 2019 yang mengambil tema ‘Sinergi untuk Melayani’ di Istora Senayan, Rabu (24/07).

Tantangan dan hambatan yang dihadapi ASN dijadikan sebagai kekuatan dan peluang untuk mendorong visi Indonesia 2045, dengan berfondasi pada transformasi digitalisasi birokrasi yang lebih memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat. Praktik birokrasi yang berbelit dan lamban dipangkas, kinerja birokrasi lebih efisien, fleksibel dan adaptif, serta meluaskan semangat perubahan kerja yang kreatif, inovatif dan berdaya siang.

Dijelaskan, Presidential Lecture yang kedua kalinya diadakan ini untuk menjembatani sekaligus menginternalisasi visi presiden terkait arah perjalanan birokrasi pemerintah dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan. Cara pandang para CPNS terhadap kinerja dimutakhirkan secara masif dan utuh disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Arahan Bapak Wakil Presiden diterima langsung oleh para CPNS dan PNS sebagai mesin utama penggerak birokrasi dan tulang punggung bangsa dalam menghadapi dinamika kebangsaan yang multidimensional,” ujarnya dihadapan 6.000 CPNS.

Lanjutnya dikatakan, generasi Smart ASN dibentuk sejalan dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta grand design reformasi birokrasi nasional. Kebijakan strategis pembangunan SDM ASN bertumpu pada reformasi manajemen ASN dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN, PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS, dan PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Kebijakan terkait Manajemen ASN meliputi perencanaan ASN searah pembangunan nasional dan potensi daerah, kemudian rekrutmen dan seleksi berbasis komputer dan online, pengembangan kompetensi melalui pendekatan pembelajaran ASN Corporate University, penilaian dan penghargaan kinerja, sistem merit dalam promosi mutasi dan rotasi, dan peningkatan kesejahteraan melalui reformasi sistem gaji, tunjangan, fasilitas, serta jaminan hari tua.

Dalam acara yang mengusung tema ‘Sinergi untuk Melayani’ ini, Menteri Syafruddin mengatakan pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2018 sebanyak 238.015 formasi untuk 76 Kementerian/Lembaga dan 525 Pemerintah Daerah, dan terisi sebanyak 180.624. Sebanyak 164.783 diisi dari formasi umum, 6.307 formasi cumlaude, 1.808 disabilitas, 604 putra/i Papua dan Papua Barat, 23 diaspora, 287 olahragawan berprestasi internasional, dan 6.812 tenaga honorer K-II.

Saat ini total PNS berjumlah 4.287.526 orang, dimana sebanyak 39 persen merupakan tenaga administratif, oleh karenanya kondisi tersebut perlu direstrukturisasi agar ASN didominasi jabatan fungsional teknis dan berkeahlian profesional yang lebih optimal mendukung pembangunan baik di pusat maupun daerah.

3 dari 4 halaman

Struktur Ideal ASN

Lebih jauh, Menteri Syafruddin menjelaskan Indonesia berada di peringkat ke-77 dari 119 negara dalam Global Talent Competitiveness Index. Untuk perbaikan indeks ini, struktur ideal ASN perlu didukung manajemen talenta nasional yang dikembangkan untuk menempatkan talenta terbaik pada jabatan strategis.

Manajemen talenta institusional dari seluruh instansi diintegrasikan untuk membentuk talent pool nasional, untuk kemudian diselaraskan dengan manajemen talenta korporasi.

“Sehingga memungkinkan mobilisasi talenta lintas sektor, baik publik maupun privat, yang fokus dan prioritas mengungkit pembangunan pusat maupun daerah,” pungkasnya.

Hadir dalam acara ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, para kepala lembaga, Former Minister of Personnel Management Republic of Korea Pan Suk Kim, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro, serta Komisaris Utama PT. Net Mediatama TV dan Creative Director Opening and Closing 18th Asian Games 2018 Wishnutama.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • ASN adalah singkatan dari Aparatur Sipil Negara.

    ASN

  • Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.

    kemenkeu

  • BKN atau Badan Kepegawaian Negara adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas memanajen kepegawaian negara.

    BKN

  • PNS merupakan kependekan dari Pegawai Negeri Sipil.

    PNS