KTT G20 Hasilkan Deklarasi Osaka, Apa Isinya?

Lebih lanjut, para pemimpin G20 bertekad agar digitalisasi dapat inklusif, berkelanjutan, aman, dapat dipercaya, dan menginovasi masyarakat. Aliran data lintas batas juga dipandang sebagai cara untuk meningkatkan pengetahuan dan produktivitas.

Sebagai tuan rumah, Jepang mengedepankan visi untuk masyarakat masa depan yang fokus pada masa depan yang berfokus pada manusia. Namun, Jepang tidak menyebutnya sebagai Revolusi Industri 4.0, melainkan sebagai Society 5.0.

Digitalisasi yang tengah terjadi pun tak boleh melupakan privasi, proteksi data, hak kekayaan intelektual, dan keamanan. Itu dinilai penting demi mendapat kepercayaan konsumen dan bisnis.

Demi meraih hal ini, diperlukan adanya kerangka hukum internasional. Penggunaan data yang baik dipandang sebagai kunci untuk menunjuang ekonomi, pertumbuhan, dan kesejahteraan sosial.

Sebelumnya, Indonesia memberikan perhatian lebih atas isu inklusivitas dalam ekonomi digital dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi salah satu topik pembahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang, pada Jumat, 28 Juni 2019.

Dalam forum internasional tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan inisiatif Indonesia atas usulan "Inclusive Digital Economy Accelerator Hub" atau IDEA Hub.

Indonesia mengonsepkan IDEA Hub sebagai sebuah wadah global bagi para pelaku bisnis digital, utamanya yang berstatus unicorn, untuk mengkurasi ide serta berbagi pengalaman yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, swasta, maupun UMKM.

Usulan IDEA Hub ini dicetuskan untuk mengurangi angka kesenjangan sosial dan ekonomi antarnegara.

"IDEA Hub pada dasarnya merupakan tempat mengkurasi, mengelola, dan berbagi pengalaman model bisnis digital para Unicorn anggota G20," ujar Jokowi dalam KTT G20 Sesi II yang membahas soal ekonomi digital dan kecerdasan buatan, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 28 Juni 2019.

Pembelajaran terhadap model bisnis digital dalam IDEA Hub tersebut mencakup tiga area informasi, yakni sharing economy, workfoce digitalization, dan financial inclusion.

Ketiga area informasi itulah yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antarnegara dan mempercepat ekonomi inklusif secara global.

Isu inklusifitas inilah yang mendorong Indonesia menyelenggarakan 'the 1st World Conference on Creative Economy' di Bali pada November 2018.

Di samping itu, Jokowi juga memandang perlunya mempersiapkan masyarakat ekonomi digital yang mampu memanfaatkan perkembangan ekonomi digital yang tengah berkembang.

Menurut dia, ada tiga pilar utama dalam upaya mempersiapkan masyarakat ekonomi digital itu. "Pertama, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur digital penting untuk terus ditingkatkan," ucapnya.