Sukses

Ada Superholding, Kementerian BUMN Bakal Dihapus

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memiliki rencana jangka panjang terhadap masa depan BUMN, yaitu dengan pembentukan superholding

Terkait hal ini, ternyata Menteri BUMN Rini Soemarno juga sudah memiliki gambaran dan langkah apa saja yang dilakukan menuju pembentukan superholding tersebut.

Langkah awal, jumlah BUMN yang saat ini 143 perusahaan akan disederhandakan dengan dikelompokkan menjadi holding subsektor BUMN. Seperti saat ini sudah terbentuk salah satunya holding industri pertambangan.

"Ya kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada superholding. Nanti akan seperti Temasek dan Khasanah," kata Rini di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (15/4/2019).

Secara pengawasan, meski Kementerian BUMN akan hilang, tapi pemerintah tetap menjadi pemegang saham. Bahkan, pengawasan dan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden.

"Jadi, nanti kalau superholding juga langsung ke Presiden. Cuma bentuknya itu bukan bentuk seperti birokrasi, bentuknya bukan kementerian. Yang diharapkan Bapak Presiden itu betul-betul bahwa BUMN dikelola secara profesional. Jadi, yang mengawasi harus orang-orang profesional, bukan orang-orang birokrasi," ucap Rini.

 

2 dari 5 halaman

Jokowi Bakal Bangun Superholding BUMN

Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan membangun superholding, sehingga menciptakan BUMN kelas dunia.

Hal ini disampaikan Jokowi untuk menjawab pertanyaan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno dalam debat final, Sabtu, 13 April 2019.

Jokowi menuturkan, pihaknya akan membangun holding-holding BUMN ke depan. Holding itu berkaitan dengan konstruksi, migas, dan berkaitan dengan pertanian, perkebunan serta perdagangan. Dengan membentuk holding BUMN itu nanti dibangun super holding.

"Saya kira ke depan kita akan membangun holding-holding BUMN, baik holding yang berkaitan dengan konstruksi, karya berkaitan dengan migas. Holding berkaitan dengan pertanian, perkebunan, berkaitan dengan perdagangan lainnya. Akan ada holding di atasnya, ada super holding," ujar dia.

Lebih lanjut ia menuturkan, BUMN juga harus berani keluar, sehingga dapat mengembangkan usahanya di luar negeri. Hal ini dengan membuka pasar, jaringan.

Dengan begitu diharapkan swasta juga dapat ikuti BUMN. Selain itu, holding diharapkan dapat lebih mudah mencari modal.

 

3 dari 5 halaman

Daftar Negara yang Telah Miliki Superholding BUMN

Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan membangun superholding, sehingga menciptakan BUMN kelas dunia. Pernyataan ini dilontarkan saat debat capres yang berlangsung pada Sabtu lalu.

Jokowi akan membangun holding-holding BUMN ke depan. Holding itu berkaitan dengan konstruksi, migas, dan pertanian, perkebunan serta perdagangan. Dengan membentuk holding BUMN itu nanti dibangun superholding.

BUMN juga harus berani keluar, sehingga dapat mengembangkan usahanya di luar negeri. Hal ini dengan membuka pasar, jaringan. Dengan begitu, diharapkan swasta juga dapat ikuti BUMN. Selain itu, adanya holding diharapkan dapat lebih mudah mencari modal.

Saat ini beberapa negara tetangga telah menjalankan ide superholding BUMN ini. Terbukti, dengan adanya superholding, BUMN bisa mengembangkan bisnis, bahkan sampai ke luar negara.

Berikut ini negara yang telah memiliki superholding BUMN:

Singapura dengan Temasek

Pemerintah Singapura membentuk Temasek Holding pada 1974. Pembentukan ini dari gabungan beberapa perusahaan lokal yang dibeli oleh pemerintah Singapura. Oleh karena itu, saat ini pemerintah Singapura menjadi pemegang aham pengendali dari Temasek Holding.

Dikutip dari situs resmi perusahaan, Temasek bergerak di beberapa sektor, antara lain jasa keuangan, telekomunikasi, teknologi, transportasi, industri, konsumsi, properti, pertanian, energi dan sumber daya alam. Saat ini Temasek Holding sudah memiliki 11 kantor di beberapa negara lain. Nilai portofolio sampai akhir 31 Maret 2018 tercatat 308 miliar dolar Singapura.

 

4 dari 5 halaman

Malaysia

Khazanah dibentuk pada 3 September 1993 dan mulai operasional pada 1994. Khazanah memainkan peranan mengurusi aset komersial dan juga menjaga sektor-sektor stategis.

Ada beberapa perusahaan di bawah Khazanah, antara lain Axiata Group Berhad, CIMB Group Holdings Berhad, Tenaga Nasional Berhad, Telekom Malaysia Berhad, Malaysia Airports Holdings Berhad, IHH Healthcare Berhad, dan UEM Sunrise Berhad.

 

5 dari 5 halaman

Disebut Goyah, BUMN Justru Untung Rp 188 Triliun

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) yang menjadi benteng terakhir perekonomian nasional justru saat ini malah goyah. Hal tersebut diungkapkan dalam debat capres kelima yang berlangsung pada Sabtu kemarin.

Menurut Prabowo, rencana capres 01 yang akan membikin perusahaan holding sia-sia selama BUMN tidak dikelola dengan baik. "Ini yang kami sangat risau. Bahwa BUMN kita, kebanggaan kita. Semua yang seharusnya jadi national champions, world champions, sekarang moril jatuh," ujar dia.

Apakah benar BUMN tengah goyah?

Dikutip dari laporan kinerja BUMN sepanjang 2018, untuk aset, laba, ekuitas, belanja modal hingga kontribusi kepada APBN dalam bentuk pajak, PNBP, dan dividen naik signifikan.

Hingga 31 Desember 2018, total aset BUMN menembus angka Rp 8.092 triliun. Aset BUMN naik Rp 882 triliun dari capaian 2017 sebesar Rp 7.210 triliun. Total laba BUMN tumbuh menjadi Rp 188 triliun dari laba 2017 sebesar Rp 186 triliun.

Besarnya kontribusi BUMN dalam pembangunan infrastruktur pun terlihat dari belanja BUMN yang meningkat sepanjang 2018 mencapai Rp 487 triliun. Angka itu naik signifikan dibandingkan 2017 sebesar Rp 315 triliun. Belanja modal (capital expenditure/capex) 2018 itu didominasi oleh sektor infrastruktur.

Kontribusi BUMN terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melonjak menjadi Rp 422 triliun, naik Rp 68 triliun dari setoran 2017 sebesar Rp 354 triliun.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Loading
Artikel Selanjutnya
Punya Holding Penerbangan, Menteri Rini Ingin Seperti Dubai dan Qatar
Artikel Selanjutnya
Luncurkan DINFRA, Menteri Rini Dorong BUMN Cari Pendanaan di Bursa