Sukses

Sebelum Tentukan Tarif Ojek Online, Kemenhub Riset Penerapan di Thailand

Liputan6.com, Jakarta - Sebelum menetapkan tarif ojek online untuk pihak pengemudi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) coba meriset penetapan tarif di beberapa negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setyadi mengatakan, dirinya telah memantau kebijakan tarif ojek online di dua negara, yakni Vietnam dan Thailand.

"Saya sudah melihat penerapan (tarif ojek online) yang sama di beberapa negara di Asean seperti Vietnam dan Thailand. Di Thailand kebetulan saya mendapatkan satu angka yang juga pasti, bahwa di sana juga ada tarif minimal," paparnya di Jakarta, Senin (25/3/2019).

Dia menyebutkan, hitungan tarif minimal di Thailand sekitar 20 Baht. "Kalau 1 Baht Rp 447, jadi perkiraan tarif minimal sekitar Rp 9.000. Jarak awalnya juga 4 km," sambungnya.

Sementara untuk ongkos tarif per km di Thailand, ia menambahkan, yakni sebesar 5 Baht atau sekitar Rp 2.200.

Rujukan tersebut kemudian dikatakannya menjadi salah satu acuan untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan soal tarif ojek online. Ke depan, Kementerian Perhubungan juga akan mensosialisasikan keputusan ini sebelum mulai diterapkan 1 Mei mendatang.

"Akhir bulan ini dan awal bulan depan kita akan jalan-jalan ke daerah untuk sosialisasi itu. Terkait tarif ini mudah-mudahan bisa menyenangkan semua pihak. Kalau dirasakan belum sesuai, kita masih membuka forum diskusi," tutur dia.

 

2 dari 2 halaman

Berlaku 1 Mei

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi menuturkan, ketentuan tarif bersih (nett) ojek online untuk pihak pengemudi akan berlaku pada 1 Mei 2019.

Dia mengatakan, kebijakan itu akan diatur dalam Surat Keterangan (SK) Menteri Perhubungan turunan Peraturan Menteri yang akan diteken pada Senin ini.

"Surat Keterangan Menteri Perhubungan akan ditandatangani hari ini, pemberlakuannya 1 Mei. Aturan ini dibuat lewat berbagai pertimbangan," ucap dia saat sesi konferensi pers di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Bentuk pertimbangan itu, sebutnya, akan memperhitungkan beberapa hal. Seperti masa penyesuaian untuk masyarakat serta pemberian waktu bagi pihak aplikator dalam perhitungan algoritma.

Adapun ketentuan tarif ini bakal terbagi dalam 3 zonasi, yakni Zona I untuk Sumatera, Jawa dan Bali non Jabodetabek, Zona II untuk wilayah Jabodetabek, serta Zona III untuk kawasan Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku.

Pemberlakuan tarif ini diterapkan untuk batas atas dan batas bawah, dengan pemberlakuan biaya jasa minimal di bawah 4 km. Untuk Zona I, tarif batas bawah Rp 1.850 per km dengan tarif batas atas Rp 2.300 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sementara pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II yakni Rp 2.000 per km, dengan ketentuan tarif batas atas Rp 2.500 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sedangkan pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona II Rp 2.100 per km, dan tarif batas atas Rp 2.600 per km. Biaya pemberlakuan tarif batas bawah untuk Zona III To 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Budi Setyadi melanjutkan, ketentuan tarif ojek online ini sudah memperhitungkan dua aspek, yakni biaya langsung dan biaya tak langsung. Dia menyatakan, tarif untuk konsumen bakal ditetapkan oleh aplikator dengan batas biaya tambahan maksimal 20 persen.

"Namun demikian, kita menggunakan biaya langsung saja. Biaya tidak langsung adalah biaya tarif atau jasa untuk aplikator 20 persen. Nanti akan kita normakan dalam Surat Keputusan (SK) yang merupakan turunan Peraturan Menteri (Perhubungan)," tutur dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Loading
Artikel Selanjutnya
Respons Pengemudi soal Tarif Ojek Online Terbaru
Artikel Selanjutnya
Gojek Masih Kaji Dampak Tarif Baru Ojek Online ke Konsumen