Sukses

Live Report:PENGUMUMAN KABINET JOKOWI JILID II

Pemerintah Targetkan Bangun 6.873 Unit Rusun pada 2019

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terus meningkatkan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dapat memiliki rumah layak huni dengan harga terjangkau sebagai bagian dari Program Satu Juta Rumah.

Upaya dilakukan baik dari sisi penyediaan maupun pembiayaan melalui sejumlah program.  Dari sisi penyediaan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan Rumah Susun (Rusun) bagi MBR, Rumah Khusus (Rusus), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan bantuan Prasarana Sarana Utilitas (PSU)

"Pemerintah telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah yang bertujuan mempercepat pembangunan perumahan melalui deregulasi berupa penyederhanaan proses perijinan, pembangunan rumah dan dukungan pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Minggu (10/3/2019).

Sementara Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi AH mengatakan, untuk program pembangunan Rusus  di antaranya bagi nelayan, masyarakat perbatasan dan korban bencana selama empat tahun (2015-2018) telah terbangun sebanyak 22.358 unit. Pembangunan rusus dilanjutkan 2019 sebanyak 2.130 unit dengan anggaran Rp 551 miliar.

"Alokasi tersebut merupakan bagian dari total anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 7,82 triliun. Pada tahun 2019 juga akan dibangun 6.873 unit satuan Rusun dengan alokasi dana Rp 2,6 triliun," ujar Khalawi.

Kementerian PUPR juga memiliki program BSPS atau yang dikenal dengan istilah bedah rumah. Dalam kurun empat tahun (2015-2018), program BSPS telah meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni sebanyak 494.169 unit. 

 

2 dari 2 halaman

Rumah Swadaya Merupakan Prioritas

Pada 2019, program BSPS ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 206.500 unit rumah tidak layak huni melalui dua kegiatan yakni peningkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit dan pembangunan baru 8.000 unit. Total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019 sebesar Rp 4,28 triliun.

"Rumah swadaya merupakan prioritas utama tahun 2019. Sebab, program rumah swadaya terbukti langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil, khususnya di pedesaan," kata Khalawi. 

Khalawi menambahkan, Kementerian PUPR pada 2019 juga mengalokasikan anggaran untuk  bantuan PSU berupa jalan lingkungan, tempat pengelolaan sampah terpadu serta sistem air bersih yang baik diharapkan mampu membuat masyarakat lebih nyaman tinggal di rumah bersubsidi pemerintah.

"Pada tahun 2019, alokasi anggaran untuk PSU sebesar Rp 123 miliar untuk 13.000 unit rumah bersubsidi di seluruh Indonesia," tutur dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

 

Loading
Artikel Selanjutnya
100 Rumah Subsidi Dibangun buat Tukang Cukur di Garut
Artikel Selanjutnya
Simak Rapor Kementerian PUPR dalam 5 Tahun Terakhir