Cara Sri Mulyani Sikat Satker Bodong Saat Pencairan Duit Negara

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati kini memberlakukan aturan main bagi Satuan Kerja (Satker) Kementerian dan Lembaga yang akan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM), yakni dengan barcode dan kartu identitas. Upaya ini dilakukan untuk mencegah munculnya Satker ilegal.

"Memang ada kejadian beberapa tahun lalu sehingga kita mengubah sistemnya (pencairan) dengan memberi id card dan barcode kepada Satker saat pencairan anggaran negara, selain tanda tangan basah dan cap jempol," kata dia saat di KPPN Jakarta II, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Lebih jauh Sri Mulyani mengatakan, ada 28 ribu Satker di seluruh Indonesia. Satu Satker dapat mengutus tiga orang perwakilan untuk mengajukan SPM ke KPPN.

"Untuk menghindari ada orang yang mengaku dari Satker ini, dan bisa membawa bukti-bukti, lalu bisa mencairkan anggaran, padahal bukan Satker yang sebenarnya. Jadi seluruh Satker harus punya id yang sudah kita verifikasi," tegas Sri Mulyani.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono menceritakan, kasus Satker ilegal atau bodong pernah terjadi pada empat tahun silam. Ada salah satu Kementerian dan Lembaga yang melakukan klaim atau mengajukan SPM di akhir tenggat waktu masa pencairan.

"Kemudian terjadi maslaah di Kementerian dan Lembaga dan terjadi temuan. Pada saat konfirmasi, bukan mereka yang mengajukan," ujarnya.

Oleh karenanya, Marwanto menambahkan, proses elektroniksasi dari keabsahan orang yang melakukan transaksi pencairan anggaran sangat penting.

"Jadi ada barcode, tandatangan, dan diharapkan dengan proses ini, akuntabilitas Satker Kementerian dan Lembaga yang mengajukan ke sini (KPPN) memang betul-betul orang yang mewakili Kementerian dan Lembaga," tukas Marwanto.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: