Setahun di Kabinet Jokowi, Apa Saja Prestasi Sri Mulyani?

Liputan6.com, Jakarta Tepat hari ini, satu tahun sudah Sri Mulyani Indrawati bergabung dengan Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 27 Juli 2016, menggantikan posisi Bambang Brodjonegoro.

Pada Kamis ini pula (27/7/2017), kado setahun masa kerja Sri Mulyani seiring pengesahan tiga peraturan menjadi Undang-undang (UU). Pertama, UU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Kedua, UU APBN Perubahan 2017, dan ketiga, UU tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Setahun cepat sekali, rasanya baru kemarin. Saya telah melakukan yang harus saya kerjakan. Tapi masih banyak hal yang perlu diperbaiki," kata Sri Mulyani usai acara Diskusi Forum Merdeka Barat di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Sejak pulang ke Indonesia dan bergabung pada pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani menuturkan, langsung menjalankan APBN 2016. Saat ini sudah tutup buku, dipertanggungjawabkan kepada DPR dan sudah sah menjadi UU.

"Itu berarti tanggungjawab saya di 2016 sudah terselesaikan. Hasilnya juga sudah cukup baik, dengan defisit fiskal 2,46 persen dari PDB sehingga kita bisa menekan pembiayaan yang tidak perlu. Kita akan terus memperbaiki perencanaan anggaran," dia menegaskan.

Prestasi lainnya, kata Sri Mulyani, pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah menuntaskan program pengampunan pajak (tax amnesty) selama sembilan bulan. Realisasi penerimaan pajak dari tax amnesty mencapai Rp 135 triliun, berasal dari uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran tunggakan Rp 18,8 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp 1,8 triliun.

"Saya sudah menyelesaikan tax amnesty sembilan bulan. Dulu Bank Indonesia (BI) mengatakan hanya Rp 50 triliun, tapi kita dapat Rp 135 triliun, lumayan. Tapi masih ada yang menganggap kurang berhasil, ya tergantung Anda mau melihatnya bagaimana," dia menjelaskan.

Data dari hasil program tax amnesty, lanjutnya, cukup menggembirakan. Kepatuhan pembayaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi pun meningkat di penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan 2016.

"Masyarakat yang kaya ikut tax amnesty, itu menggembirakan. Hasilnya di 2017 untuk SPT 2016 banyak tambahan Wajib Pajak Orang Pribadi. Itu berarti sesuatu yang positif dari tax amnesty," Sri Mulyani menerangkan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun sedang berjuang membangun kepercayaan masyarakat di bidang perpajakan. Reformasi perpajakan di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Sebagai contoh di Bea Cukai dengan harapan dapat mengurangi praktik penyelundupan barang-barang berbahaya, seperti narkoba dan lainnya.

Praktik-praktik culas tersebut ditertibkan sehingga mampu menciptakan ekonomi yang lebih sehat dan melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang berbahaya. "Sekarang lagi menjalankan APBN 2017 dan ada revisi sedikit. Kita juga sedang menyusun APBN 2018, dan DPR setuju Perppu AEoI yang merupakan dukungan berarti buat kita," ujarnya.  

Secara keseluruhan, Sri Mulyani menilai kinerjanya selama setahun cukup positif baik dalam bekerja sama dengan menteri lainnya, serta dalam mengelola APBN menjadi instrumen yang kredibel, transparan, dan akuntabel.

"Over all satu tahun ini positif lah. Kerja sama dengan jajaran menteri baik, hubungan dengan DPR bagus, pengelolaan anggaran seperti transfer ke daerah secara produktif. Kita akan terus reformasi, dan kinerja ekonomi pun mulai pick up dari tadinya di bawah 5 persen menjadi di atas 5 persen," tutup Sri Mulyani.

Tonton video menarik berikut ini: