Proyek Kereta Cepat Banyak Kritik, Ini Komentar Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Tim penilai yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution akan menggelar rapat terakhir untuk menentukan pemenang tender kereta cepat (High Speed Railways/HSR) rute Jakarta-Bandung. Pihak China dan Jepang bersaing ketat agar bisa mendapat proyek tersebut.

Sayangnya proses beauty contest ini dinodai kritikan pedas dari pengamat maupun ekonom yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan proyek kereta cepat karena dinilai tidak mendesak untuk bangsa Indonesia, apalagi hanya akan menghabiskan suplai dolar AS.

Menanggapi hal itu, Darmin tidak mau ambil pusing. Dia hanya menjawab singkat. "Tunggulah, jangan mempengaruhi rekomendasi," tegas dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (2/9/2015). 

Menurut dia, hasil rapat final berupa rekomendasi ini akan diserahkan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis esok (3/9/2015). "Jadi rapatnya nanti jam 4 sore ya, karena Pak Menteri Keuangan (Bambang Brodjonegoro) dipanggil DPR," kata Darmin.

Diakui Darmin, rapat final tersebut akan menentukan keputusan pemenang tender apakah China atau Jepang dan menjadi rekomendasi tim penilai kepada Presiden menyangkut megaproyek kereta cepat yang ditaksir memakan investasi Rp 70 triliun itu.

"Tidak langsung diumumkan. Kita akan sampaikan rekomendasi itu kepada Presiden besok. Namanya Presiden masak kita atur-atur," kata dia yang enggan mengungkapkan kapan dan lokasi pengumuman pemenang kereta cepat. 

Sebelumnya, Mantan Menteri Orde Baru, Emil Salim mengkritik kereta cepat Shinkansen yang akan dibangun pada era pemerintahan Jokowi. Menurut dia, ini merupakan salah satu megaproyek yang ditaksir akan menyedot banyak suplai dolar AS di dalam negeri. Sementara saat ini penggunaan dolar AS yang begitu besar membuat kurs rupiah semakin terpuruk.

"Yang dikhawatirkan dolar AS outflow, makanya kita harus mendorong agar proyek pemerintah‎ jangan mendorong dolar AS ke luar. Artinya jangan ada pembangunan yang banyak makan dolar. Seperti kereta cepat yang separuh investasinya dalam dolar, jadi mau bangun kereta cepat harus beli dolar," kata Emil.

Bahkan secara ekstrem dia menyarankan agar pemerintah menghentikan sementara alias moratorium proyek-proyek yang banyak menggunakan dolar AS. "Semua proyek yang pakai dolar, sebaiknya dimoratorium karena kita harus hemat dolar," tegas Emil.

Selain karena alasan itu, Emil pun menilai kereta cepat Shinkansen tidak terlalu mendesak untuk bangsa Indonesia. Dia lebih menyarankan agar pemerintah membangun kereta cepat jarak jauh, bukan rute Jakarta-Bandung yang hanya berjarak 180 Kilometer (Km).

"Kita sudah punya kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang saya keberatan karena ini jarak pendek, cuma 180 Km. Kalau mau bangun kereta cepat itu jarak jauh," ucap Emil. (Fik/Gdn)