Pengusaha Muda Anggap Paket Kebijakan Pemerintah Belum Lengkap

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengapresiasi keputusan pemerintah untuk mengeluarkan enam paket kebijakan demi menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

‎Namun, enam paket kebijakan tersebut dinilai masih kurang mengingat belum adanya poin kebijakan yang mengatur lalu lintas devisa di Indonesia.

"‎Yang perlu ditambahkan itu begini, pertama tentang kalau cadangan devisa yang masuk, lalu lintas pertukaran uang, itu kalau di negara lain ada masa waktunya, kalau di kita ini terlalu bebas," kata Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Dengan adanya aturan yang membatasi lalu lintas devisa tersebut dikatakan Bahlil akan menguntungkan bagi para pengusaha dalam hal pengelolaan keuangannya.

Tidak hanya bagi pengusaha, dengan begitu maka negara juga tidak akan kesulitan dalam mengantisipasi keluarnya dana asing yang itu akan mempengaruhi perekonomian dalam negeri.

"‎Kalau itu tidak dibuat, susah, apalagi sekarang Undang-Undang yang mengatur itu baru PBI, saya pikir belum terlalu ketat, jadi harus lebih diperketat lagi," tegas Bahlil.

Namun demikian, dirinya menyambut baik langkah-langkah yang terus dilakukan pemerintah hingga saat ini terutama terkait meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah merestuia adanya enam paket kebijakan ekonomi dalam rangka memperbaiki neraca transaksi berjalan Indonesia yang maish defisit.

Enam paket kebijakan tersebut saat ini masih di proses di Sektretaris Kabinet untuk dirumuskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Diperkirakan, PP tersebut akan mulai berlaku dalam satu bulan kedepan pasca PP ditandatangani oleh Jokowi. (Yas/Nrm)