Sukses

DP Rumah Subsidi Turun Masih Abu-abu

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk menurunkan uang muka (down payment/DP) rumah subsidi sebesar 1 persen dan mengulurkan bantuan uang muka Rp 4 juta supaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat lebih mudah memperoleh hunian yang layak.

Rencana kebijakan ini menyusul penyesuaian suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi dari 7,25 persen menjadi 5 persen.

Ketua Umum ‎Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Eddy Ganefo mengaku, pemerintah akan memberikan bantuan uang muka cicilan rumah sebesar Rp 4 juta dan DP turun 1 persen

"Uang muka bakal turun 1 persen dan bantuan Rp 4 juta tunai," ungkap dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Namun kebijakan tersebut dinilai Eddy masih gamang. Dia belum mendapatkan kepastian pemberian bantuan uang muka tunai dan penurunan DP 1 persen untuk rumah subsidi jenis apa saja.

"Untuk penurunan DP 1 persen saya melihat masih abu-abu, masih goyang-goyang. Apakah khusus untuk rumah susun atau termasuk rumah tapak. Juga untuk bantuan uang muka Rp 4 juta," terangnya.

Dia mengatakan, kepastian mengenai penurunan DP dan bantuan uang muka akan diputuskan pada 1 April 2015. "Finalnya nanti 1 April ini," ucap Eddy.

Dengan kebijakan tersebut, lanjutnya, akan meningkatkan daya cicil masyarakat dan bakal memacu penjualan rumah. Saat ini, target pemerintah membangun 103 ribu unit rumah subsidi di Indonesia.

"Untuk tahun ini, paling banyak rumah subsidi dibangun di Jawa Barat, lalu disusul Banten. Karena di daerah itu jumlah sasaran MBR banyak dengan sesuai kemampuan konsumen MBR‎," ujar Eddy.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani  menuturkan, pemerintah dan asosiasi pengembang rumah belum secara detail membahas mengenai penurunan bunga, DP maupun bantuan tunai uang muka.

"Sekarang kita masih membicarakan program perumahan 1 juta unit, bagaimana pendanaannya. Sedangkan kebijakannya belum dibahas, tapi mungkin sudah mulai dibicarakan di Wapres, tapi kita belum. Nanti pasti kita lihat," cetus Askolani. (Fik/Ahm)