Pemerintah Kaji Efektivitas Aturan Penataan Pasar dan Toko Modern

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah melakukan pengkajian terkait efektivitas dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengatakan, pengkajian ini dilakukan karena Permendag tersebut sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 yang telah disahkan. Namun demikian, pihaknya tidak berniat untuk mencabut peraturan tersebut.

"Kalau dicabut nggak lah. Kan begini, untuk Permendag Nomor 70 itu, kami akan kaji lagi karena dengan UU Perdagangan Nomor 7. Permendag tersebut sudah tidak up to date," ujar Lutfi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2014).

Contohnya, lanjut Lutfi, terkait penyebutan pasar tradisional dan pasar modern  dalam UU Perdagangan kedua hal tersebut sudah diganti dengan pasar rakyat dan pasar swalayan.

"Namanya jadi pasar rakyat dan swalayan. Tetapi semangatnya untuk memperbaiki iklim-iklim perizinan, investasi dan perdagangan itu. Jadi yang semangatnya tidak cocok lagi dengan UU Nomor 7 akan kami perbaiki," lanjutnya.

Seperti diketahui, salah satu hal penting yang diatur dalam Permendag ini yaitu soal kewajiban toko modern dan pusat perbelanjaan untuk memasarkan produk dalam negeri paling sedikit 80 persen dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Terkait hal tersebut, Lutfi juga mengaku masih akan melakukan pengkajian apakah nantinya persentasenya akan diturunkan atau tidak.

"Kami sedang pelajari. Tetapi kami ingin iklim perdagangannya lebih jelas dan mengakibatkan hiruk pikuk pedagangnya," kata Lutfi.

Selain itu, juga akan dilakukan perbaikan aturan yang terkait dengan waralaba dan peraturan yang berlaku surut. "Ada macam-macam yang akan kita perbaiki, seperti waralaba saya akan lihat. Saya mau perbaiki misalnya peraturan yang berlaku surut. Aturan itu menurut kaedah tidak boleh," ungkapnya.

Lutfi telah memerintahkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina dan pengacara dari Sekretariat Negara (Setneg) untuk melakukan pengkajian mengenai revisi ini.

"Saya tugaskan Bu Srie dan lawyer dari Setneg untuk dipelajari, untuk up to date Permedag Nomor 70 tersebut. Bukan dicabut ya tetapi diperbaiki," tandasnya. (Dny/Ahm)