Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan, Koperasi Merah Putih mampu memutus rantai distribusi barang yang panjang ke masyarakat. Pemangkasan jalur ini diharapkan membuat pasokan diterima warga lebih cepat dengan harga terjangkau.
Pemangkasan rantai distribusi tersebut menutup ruang perantara untuk menaikkan harga sebelum barang dijual ke konsumen akhir, baik untuk komoditas pertanian dari produsen maupun barang-barang bersubsidi.
Advertisement
"Kepemilikan lahan yang sempit membuat petani rentan terhadap penindasan rantai distribusi yang panjang. Di sinilah peran KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) hadir untuk memotong jalur itu," ungkap Ferry dalam keterangan resmi, Kamis (29/10/2026).
"Barang bersubsidi langsung dari produsen ke koperasi, lalu ke masyarakat, tanpa perantara yang melipatgandakan harga," tambah dia.
Koperasi Merah Putih disiapkan menyalurkan barang bersubsidi dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ia memberikan contoh harga gas LPG bersubsidi yang seharusnya dipatok Rp 16.000–Rp 18.000 per tabung isi ulang, kerap membengkak di tingkat eceran menjadi Rp 20.000–Rp 25.000.
Koperasi ini juga diharapkan menjadi alternatif lembaga keuangan pedesaan agar warga tidak terjerat pinjaman ilegal dan praktik lintah darat. Selain itu, penyaluran pupuk bersubsidi melalui KDKMP digadang-gadang lebih tepat sasaran.
"Pupuk tidak bisa dibagikan asal. Harus berdasarkan rencana tanam yang disusun bersama kelompok tani. Ini memastikan barang sampai tepat sasaran dan tidak disalahgunakan," jelas Ferry.
Kendala Logistik Desa
Ferry mengakui salah satu tantangan terbesar di lapangan adalah belum adanya lembaga penampung hasil produksi di tingkat desa. Akibatnya, hasil panen warga rentan dibeli borongan oleh korporasi dengan harga yang ditetapkan secara sepihak.
"Kami sudah mengundang pelaku logistik nasional. Mereka mengakui kendala kendaraan pergi mengantar barang, pulang kosong karena tidak ada barang yang diangkut dari desa. Belum ada pusat pengumpul hasil produksi. KDKMP diharapkan mengisi kekosongan ini sebagai penampung sekaligus pengolah hasil warga," ujarnya.
"Presiden menginginkan pangan kita lahir dari tanah kita dan dikelola anak bangsa. KDKMP menjadi ujung tombak ekosistem ini, mulai dari produksi, pengolahan, hingga penyaluran langsung ke masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)," tambahnya.
Pusat Distribusi Barang Subsidi
Pada kesempatan terpisah, Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus mempererat sinergi antar-BUMN untuk menyokong program KDKMP. Langkah strategis ini difokuskan untuk memperluas akses warga terhadap pasokan kebutuhan pokok serta barang bersubsidi.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria menegaskan, KDKMP diproyeksikan menjadi pusat penyaluran utama bagi seluruh komoditas bersubsidi pemerintah.
"Visi Presiden itu sentral distribusi untuk setiap yang namanya bersubsidi itu lewat Kopdes. Artinya, data itu akan ada di Kopdes nanti," ujar Dony Oskaria, Selasa (27/10/2026).
Melalui skema ini, jaringan koperasi di tingkat desa dan kelurahan akan berperan sebagai titik penyaluran utama kebutuhan masyarakat. Keandalan operasionalnya disokong penuh oleh ketersediaan pasokan serta armada distribusi milik BUMN.
Komitmen tersebut diwujudkan lewat kolaborasi konkret antara PT Pertamina Patra Niaga dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dalam membangun ekosistem distribution energi dan pangan berbasis KDKMP. Berbagai pasokan penting seperti LPG bersubsidi, MinyaKita, hingga pupuk didorong agar tersalurkan secara konsisten sesuai kebutuhan warga lokal.
Pasokan dan Alokasi Komoditas
Guna memastikan penyaluran berjalan mulus, Dony menggelar rapat koordinasi khusus bersama jajaran direksi PT Pertamina Patra Niaga dan PIHC.
"Kita suplai karena dampaknya untuk masyarakat benar-benar langsung. Jadi manfaat koperasinya benar-benar nyata, dan ini sudah berjalan terus," kata Dony.
Dukungan di lapangan sudah mulai terealisasi. Saat ini, pasokan pupuk didistribusikan dengan volume pesanan rata-rata 4 hingga 5 ton untuk tiap koperasi. Sementara itu, penyaluran LPG disesuaikan secara dinamis dengan tingkat kebutuhan tiap wilayah agar pasokan tetap aman dan mudah dijangkau warga.
Ke depan, BP BUMN dan Danantara mengawal komitmen kolaborasi ini agar program KDKMP berjalan optimal dan berkelanjutan. Sinergi ini tak sekadar memperkuat jalur distribusi barang pokok bersubsidi, tetapi juga mendongkrak peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperluas pemerataan pembangunan nasional.