Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera merealisasikan pengadaan delapan rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru untuk mengurangi kepadatan penumpang di Jabodetabek. Pemerintah menargetkan seluruh 35 rangkaian KRL baru yang telah disetujui pada 2023 dapat beroperasi paling lambat pada 2027.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono mengatakan KAI telah mendatangkan 11 rangkaian KRL baru dari China dan mengadakan 16 rangkaian melalui PT Industri Kereta Api (INKA). Dari pengadaan melalui INKA, tujuh rangkaian telah beroperasi, sedangkan sembilan lainnya masih dalam tahap produksi.
Advertisement
“Kita membutuhkan delapan trainset ini segera melayani masyarakat,” ujar Allan saat berdiskusi dengan media di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Allan menjelaskan, KAI menargetkan dua dari sembilan rangkaian yang masih diproduksi INKA dapat beroperasi pada 2026, sedangkan tujuh lainnya menyusul pada 2027. Dengan demikian, pengadaan delapan rangkaian baru masih diperlukan untuk memenuhi target 35 rangkaian.
Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi meminta KAI mempercepat pengadaan tersebut, baik melalui produksi dalam negeri maupun impor. Pemerintah menyerahkan pilihan produsen kepada KAI selama pengadaan memenuhi komitmen dan kebutuhan layanan.
“Yang paling penting, komitmen menyelesaikan 35 yang sudah disetujui segera direalisasikan,” kata Dudy.
Selain pengadaan 35 rangkaian baru, Kemenhub masih menunggu kejelasan rencana pengadaan dua rangkaian retrofit. Allan mengatakan KAI perlu memastikan apakah pengadaan tersebut tetap menggunakan skema retrofit melalui INKA atau beralih menjadi pembelian kereta baru.
Arahan Tambahan Kereta
Kemenhub juga menyebut adanya arahan Presiden untuk pengadaan tambahan 30 rangkaian KRL baru di luar komitmen 35 rangkaian. Menurut Allan, kereta berkapasitas lebih besar dapat menggantikan KRL lama yang memiliki rangkaian lebih pendek dan membantu mengurangi kepadatan pada jam sibuk.
Terkait rencana impor KRL bekas dari Jepang, Allan mengatakan Kemenhub masih mengevaluasi proposal KAI, terutama spesifikasi teknis, tata letak kursi, dan keberadaan toilet. Kemenhub belum memberikan persetujuan final karena masih menunggu spesifikasi teknis yang diajukan KAI.
“Kami masih menunggu spesifikasi teknis finalnya yang ingin dibawa ke Indonesia seperti apa,” ujar Allan.
Allan menegaskan, Kemenhub tetap mengutamakan keselamatan dan kelayakan operasional kereta. Kemenhub bersama KAI dan INKA juga mengevaluasi gangguan pada sejumlah KRL produksi dalam negeri, sedangkan operator harus menghentikan sementara pengoperasian kereta yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan.