Liputan6.com, Jakarta - Utang publik Prancis mencapai sekitar 3,6 triliun euro atau setara 119 persen dari produk domestik bruto (PDB). Di tengah meningkatnya biaya pinjaman dan ketegangan sosial, kondisi ini menambah tekanan bagi pemerintah untuk memperbaiki keuangan negara tanpa memperburuk daya beli masyarakat.
Biaya pinjaman pemerintah Prancis melonjak ke level tertinggi sejak 2002. Imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun bahkan meningkat lebih dari 130 basis poin sejak Juni dan sempat menembus 4,9 persen.
Advertisement
Kenaikan imbal hasil menunjukkan investor meminta tingkat pengembalian lebih tinggi untuk memegang surat utang Prancis. Situasi tersebut terjadi ketika pemerintah menghadapi defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 5,4 persen dari PDB pada 2026.
Di saat bersamaan, ratusan ribu demonstran turun ke jalan untuk menentang rencana pemangkasan anggaran serta menuntut tambahan belanja untuk meringankan biaya hidup dan memperbaiki layanan publik, termasuk pendidikan.
Victor Lequillerier, Presiden BSI Economics, lembaga kajian ekonomi yang berbasis di Paris, mengatakan keberlanjutan utang negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya utang.
“Keberlanjutan utang negara jarang ditentukan oleh tingkat utangnya secara absolut saja,” kata Lequillerier kepada Al Jazeera, dikutip Senin (26/10/2026).
“Hal itu jauh lebih bergantung pada arah perkembangannya, strukturnya, serta konteks ekonomi dan keuangan yang lebih luas," kata dia.
Dengan demikian, kemampuan Prancis mengendalikan defisit dan memulihkan kepercayaan investor menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara.
Biaya Utang Meningkat, Anggaran Tertekan
Defisit anggaran menjadi salah satu persoalan utama keuangan Prancis. Kondisi ini terjadi ketika pengeluaran pemerintah lebih besar dibandingkan pendapatannya.
Pemerintah diperkirakan perlu menghemat 54 miliar euro dalam rancangan anggaran tahun berikutnya. Namun, rencana tersebut menghadapi perdebatan politik di parlemen yang terfragmentasi.
Antonio Fatas, profesor ekonomi di INSEAD, mengatakan persoalan Prancis bukan semata-mata besarnya utang, melainkan kesulitan politik dalam menyepakati anggaran yang dapat menjaga keberlanjutan keuangan negara.
“Apakah angka-angka Prancis jauh lebih buruk dibandingkan negara lain? Tidak, tetapi sedikit lebih buruk. Kesulitan sebenarnya adalah situasi politik yang membuat pemerintah saat ini tidak memiliki jalan mudah untuk menyusun anggaran yang masuk akal dari sudut pandang keberlanjutan utang,” ujar Fatas kepada Al Jazeera.
Ia menambahkan, kondisi politik tersebut menjadi alasan pasar sangat mencermati situasi Prancis.
Pemerintah Prancis selama bertahun-tahun juga menghadapi tantangan reformasi belanja, termasuk sistem pensiun. Pengeluaran pemerintah setara sekitar 57 persen dari PDB, salah satu yang tertinggi di antara negara-negara maju anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Belanja pensiun menyumbang sekitar 14 persen dari PDB dan berpotensi meningkat seiring menyusutnya populasi usia kerja dalam beberapa dekade mendatang.
Alex Dryden, ekonom makro di Centre for Sustainable Finance, SOAS University of London, mengatakan Presiden Emmanuel Macron telah lama membahas perlunya reformasi untuk memperbaiki prospek fiskal.
“Sejak 2017, Macron telah berbicara tentang perlunya reformasi pensiun untuk mengurangi beban fiskal. Namun, ini merupakan isu politik yang sangat sensitif di Prancis dan berbagai upaya reformasi telah berulang kali terhenti,” kata Dryden kepada Al Jazeera.
Menurut dia, mengatasi persoalan tersebut dapat membantu mengurangi beban fiskal Prancis, tetapi pelaksanaannya tidak mudah.
Apakah Prancis Terancam Krisis Utang?
Utang Prancis memang tinggi, tetapi masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Italia. Meski demikian, setiap negara memiliki kondisi berbeda yang memengaruhi penilaian investor terhadap risiko utangnya.
Amerika Serikat diuntungkan oleh status dolar sebagai mata uang cadangan utama dunia. Jepang memiliki porsi utang domestik yang besar dan mempertahankan suku bunga rendah dalam waktu lama. Sementara itu, Italia memiliki rasio utang terhadap PDB sekitar 140 persen, tetapi defisit anggarannya diperkirakan sekitar 3 persen dari PDB.
Andrew Kenningham, Kepala Ekonom Eropa di Capital Economics, mengatakan kemampuan sebuah negara menanggung utang dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi dan besarnya defisit.
“Investor akan semakin khawatir jika ekonomi suatu negara hanya tumbuh lambat atau bahkan tidak tumbuh sama sekali, serta jika defisit pemerintah sangat tinggi. Dengan faktor lain dianggap tetap, kondisi tersebut berarti rasio utang cenderung meningkat,” kata Kenningham kepada Al Jazeera.
Lequillerier menambahkan, persaingan untuk mendapatkan modal internasional juga semakin ketat. Jerman kini menerbitkan lebih banyak utang, sedangkan Italia dan Spanyol dinilai telah memperkuat posisi fiskalnya.
Menurut dia, Prancis menghadapi persaingan yang lebih ketat untuk menarik investor di pasar obligasi berdenominasi euro.
Meski demikian, para ekonom menilai kondisi keuangan Prancis belum berarti tidak dapat diperbaiki. Fatas mengatakan pemerintah masih dapat menyusun anggaran yang lebih berkelanjutan, tetapi langkah tersebut membutuhkan kompromi dan keputusan politik yang sulit.