Liputan6.com, Jakarta - Aliran dana remitansi yang dikirimkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencatatkan nilai fantastis hingga menembus US$ 17,2 miliar atau sekitar Rp 288,1 triliun sepanjang tahun 2025. Kendati demikian, pemanfaatannya di dalam negeri dinilai masih didominasi oleh kebutuhan konsumtif harian.
Kondisi tersebut mendorong Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperkuat kajian komprehensif agar dana remitansi mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi pekerja migran maupun keluarganya di daerah asal.
Advertisement
Merujuk data Bank Indonesia (BI), kendati tren aliran remitansi PMI terus merangkak naik, porsi pemanfaatan untuk kegiatan produktif terbilang masih terbatas. KP2MI menilai optimalisasi dana remitansi perlu diukur secara lebih mendalam dari sisi ketahanan ekonomi keluarga, investasi pendidikan, kesehatan, pembentukan aset, hingga pembukaan peluang usaha berbasis kewirausahaan.
Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI, Muh. Fachri, menegaskan bahwa pemerintah berupaya menggeser paradigma remitansi agar dipandang sebagai modal pembangunan daerah.
"Kita tidak ingin remitansi hanya dipandang sebagai aliran dana yang dikirim oleh pekerja migran, tetapi juga sebagai modal yang harus mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat kemandirian ekonomi keluarga PMI, dan memberi kontribusi untuk pembangunan di desa dan daerah asalnya," ujar Fachri di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Sentuhan Perspektif Gender dan Pengembangan Indeks IRDI
Berdasarkan catatan KP2MI, layanan penempatan menjangkau 296.948 calon PMI sepanjang 2025, di mana 63,13% di antaranya merupakan pekerja perempuan. Tingginya proporsi ini menjadikan variabel gender sebagai aspek vital dalam mengukur tingkat kesejahteraan keluarga migran.
Guna mengukur manfaat tersebut secara presisi, KP2MI berkolaborasi dengan Women’s World Banking untuk menyusun kajian dampak sekaligus mengembangkan Indonesia Remittance Development Index (IRDI). Indeks ini dirancang sebagai basis data empiris dalam perumusan kebijakan dan program perlindungan PMI di masa mendatang.
Regional Director Southeast Asia Women’s World Banking, Angelique Timmer, menyampaikan bahwa pendekatan yang sensitif gender sangat diperlukan mengingat mayoritas PMI serta pengelola dana remitansi di tingkat rumah tangga adalah perempuan.
"Ketika perempuan merupakan mayoritas Pekerja Migran Indonesia, pendekatan yang sensitif gender menjadi penting untuk memahami dampak remitansi secara utuh," tutur Angelique.
Gambaran Utuh tTansaksi Remitansi
Proses perumusan IRDI diawali lewat Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) yang menghadirkan perwakilan kementerian/lembaga, industri jasa keuangan dan remitansi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga riset internasional.
Agenda tersebut membahas indikator teknis untuk memetakan perubahan taraf hidup PMI beserta dampaknya pada pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, kajian difokuskan untuk menganalisis pola akses, tata kelola, dan proses pengambilan keputusan keuangan oleh PMI perempuan maupun laki-laki.
Melalui hasil riset ini, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran utuh mengenai alur transaksi dana remitansi pasca-diterima oleh keluarga di tanah air. Output data ini nantinya mendasari penerbitan kebijakan strategis yang memperkuat ketahanan finansial keluarga PMI dan mendorong lahirnya ekosistem usaha produktif berbasis remitansi.