Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyambut baik wacana Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan hingga perguruan tinggi.
Namun, dia meminta pemerintah menyiapkan skema agar kebijakan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) tidak berdampak pada keberlangsungan perguruan tinggi swasta (PTS).
Advertisement
Wacana tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Prabowo mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas pendidikan negeri tanpa biaya. Dia juga menyebut biaya pendidikan negeri mulai dari sekolah dasar hingga universitas negeri harus gratis.
Lalu Hadrian mengatakan Komisi X menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, perluasan akses pendidikan tidak seharusnya berhenti pada jenjang pendidikan menengah, tetapi juga mencakup pendidikan tinggi.
"Mendengar pidato Presiden, kami di Komisi X sangat menyambut dengan baik, itu yang pertama. Yang kedua, memang perluasan akses pendidikan itu tidak harus sampai dengan pendidikan menengah saja, tapi juga pendidikan tinggi menjadi kewajiban utama dari pemerintah," ujar dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Namun, Lalu Hadrian menilai pemerintah perlu lebih dulu merumuskan mekanisme pelaksanaannya. Dia mengingatkan agar kebijakan menggratiskan PTN tidak membuat PTS kehilangan mahasiswa maupun dukungan pembiayaan.
"Sehingga kami di Komisi X mencoba untuk memformulasikan skema tersebut. Contoh misalnya, KIP Kuliah yang hari ini diberikan untuk PTN dan PTS, ketika PTN digratiskan, maka KIP Kuliah tidak boleh lagi diberikan kepada PTN. Jadi KIP Kuliah diberikan kepada PTS saja," kata Lalu Hadrian.
Komisi X Soroti Biaya Operasional PTS
Menurut Lalu Hadrian, perhatian pemerintah tidak cukup hanya pada skema KIP Kuliah. Biaya operasional PTS juga perlu dipikirkan apabila pendidikan di PTN nantinya digratiskan.
"Nah, tetapi dengan adanya regulasi yang akan diputuskan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan pendidikan gratis buat PTN, maka tentu kami mengusulkan agar PTS juga mendapat biaya operasional," terang dia.
Dia juga menilai pendidikan tinggi gratis tidak semata-mata berkaitan dengan uang kuliah tunggal (UKT). Sebagian mahasiswa masih membutuhkan dukungan untuk memenuhi biaya hidup selama menempuh pendidikan.
"Selanjutnya, ketika berbicara pendidikan tinggi gratis, tidak hanya kita berbicara UKT saja. Nah, hari ini masih banyak dari mahasiswa-mahasiswa kita, terutama di PTN, mereka masih membutuhkan tidak hanya UKT, tetapi juga living cost-nya. Nah, ini juga harus diperhatikan," sambung Lalu Hadrian.
Karena itu, Komisi X meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) segera menyusun formula yang dapat dibahas bersama.
"Kalau memang niatan baik dari Presiden Prabowo ini harus kita laksanakan, ya berarti harus segera kita sama-sama menyusun formula yang paling pas tanpa merugikan salah satu kelompok mana pun atau dalam hal ini tanpa merugikan PTS," ucap Lalu Hadrian.
Lalu Hadrian kembali mengingatkan potensi ketimpangan apabila biaya pendidikan PTN digratiskan sementara mahasiswa tetap harus membayar ketika berkuliah di PTS.
"Jangan sampai nanti saya khawatir nanti kalau misalnya PTN digratiskan, kemudian PTS berbayar, ya tentu orang tidak mau berkuliah di PTS. Nah, akhirnya harus ada skema juga nih di PTS itu seperti apa," jelas dia.
Prabowo Wacanakan Pendidikan Negeri Gratis
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana menggratiskan biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri mulai dari SD hingga universitas negeri.
Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 PAN di JICC, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Dia mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas rencana tersebut.
"Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," ucap Prabowo dikutip dari BPMI Sekretariat Presiden.
Prabowo juga menyinggung sumber pendanaan untuk mewujudkan pendidikan tanpa biaya tersebut. Menurut dia, salah satunya dapat berasal dari pengembalian uang negara yang dikorupsi atau dicuri.