Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menyebut, pemerintah menaikkan target program bedah rumah menjadi 400.000 unit pada 2026. Target tersebut melonjak sekitar delapan kali lipat dari realisasi tahun lalu yang hanya mencapai 45.000 rumah.
Maruarar menyebut kenaikan target tersebut membutuhkan strategi berbeda karena pemerintah tidak lagi menjalankan program dalam skala penambahan, tetapi dalam skala penggandaan.
Advertisement
"Contoh bagaimana mengeksekusi tahun lalu hanya 45.000 rumah yang dibedah. Tahun ini 400.000 rumah. Jadi ini bukan deret tambah, sudah deret kali,” ujar Maruarar di Kantor Kementerian PANRB, dikutip Sabtu, (12/9/2026).
Menurut Maruarar, pemerintah harus menyesuaikan strategi dengan lonjakan pelaksanaan program tersebut. Kenaikan tersebut membuat skala pelaksanaan program berubah secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Bukan 45.000 tambah 100.000, jadi 105 ribu, tapi 45.000 kali 8. Nanti tentu memerlukan suatu strategi yang berbeda ya,” kata Maruarar.
Maruarar menyebut perluasan program perumahan juga berjalan berdampingan dengan program gentengisasi yang melibatkan produksi genteng dari pelaku UMKM. Program tersebut menjadi salah satu tugas tambahan yang disebut Maruarar dalam pembahasan pengembangan organisasi Kementerian PKP.
Maruarar menyebut produksi genteng di Majalengka akan mencapai 2,4 juta genteng yang diangkut menggunakan 600 truk pada November. "Kalau di Majalengka, Bu, UMKM semua, Bu. Itu 2,4 juta genteng, itu 600 truk,” tutur Maruarar.
Maruarar juga menyebut pengembangan program tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan dan pengelolaan organisasi. Pemerintah, menurut dia, sedang konsultasi kebutuhan tersebut, termasuk rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU).
"Jadi sangat memerlukan BLU (Badan Layanan Umum),” tegas Maruarar.
Menpan RB: Masih Ditindaklanjuti Kebutuhan Organisasi
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan pihaknya membahas penguatan organisasi Kementerian PKP agar kementerian tersebut dapat menjalankan tambahan tugas di bidang perumahan.
"Program-program yang diperbaikin begini, karena ada tadi sudah mungkin sudah diterangkan oleh Pak Menteri, ada beberapa tugas-tugas yang memang harus menjadi tugas-tugas tambahan yang disampaikan oleh, yang menjadi tugas disampaikan Bapak Presiden kepada Pak Menteri,” ujar Rini.
Rini mengatakan, penguatan organisasi tersebut belum menghasilkan keputusan final. Pemerintah masih menindaklanjuti kebutuhan organisasi dan layanan Kementerian PKP.