Liputan6.com, Lampung - Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengerahkan personel Brimob dan Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Polairud) untuk memperkuat pencarian lima jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda.
Operasi pencarian dilakukan bersama tim gabungan dari Basarnas dan TNI Angkatan Laut. Polda Lampung menyiapkan dua tim yang menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi keberadaan para korban.
Advertisement
Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf mengatakan, sedikitnya 15 personel kepolisian dari sejumlah satuan dilibatkan dalam operasi kemanusiaan tersebut.
"Kita ada dua tim. Ada yang dari Brimob, dari Polair, Samapta, bersama-sama gabung sama Basarnas dan teman-teman Angkatan Laut," kata Helfi, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, tim gabungan kini memfokuskan pencarian di jalur yang telah dipersempit berdasarkan hasil penyisiran sebelumnya. Langkah itu diharapkan dapat mempercepat ditemukannya lima jurnalis yang hingga kini masih hilang kontak.
"Untuk melakukan pencarian di area yang diduga tempat para korban berada di jalur-jalur itu. Nah, jalurnya dipersempit kemarin, mudah-mudahan ada hasil," jelasnya.
Kondisi Perairan Jadi Tantangan
Helfi memastikan operasi pencarian terus dilakukan setiap hari. Namun, kondisi cuaca dan gelombang di perairan Selat Sunda yang berubah-ubah menjadi tantangan tersendiri bagi tim SAR gabungan.
"Kondisi di sana saat ini naik turun, sehingga perlu antisipasi jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada tim kita. Tapi terus kita lakukan pencarian setiap hari," ungkapnya.
Selain fokus mencari lima jurnalis hilang kontak, Polda Lampung juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).
Seluruh jajaran Polres di wilayah yang berpotensi terdampak diminta tetap siaga sebagai bagian dari operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana alam.
"Kita saat ini memang masih operasi kemanusiaan, operasi bencana alam. Jadi semuanya siaga Polres," ujar Helfi.
Polda Bagikan Masker dan Siapkan Jalur Evakuasi
Sebagai langkah perlindungan terhadap masyarakat, Polda Lampung juga telah menyalurkan bantuan masker kepada warga, khususnya masyarakat di wilayah pesisir yang terdampak sebaran material vulkanik Gunung Anak Krakatau.
"Kita kemarin memberikan bantuan sosial masker kepada masyarakat yang terdampak, khususnya yang terdekat di daerah pesisir," tuturnya.
Helfi mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan dampak material vulkanik terhadap kesehatan karena dapat memicu gangguan pernapasan.
"Karena memang materialnya sangat berbahaya untuk kesehatan kita," katanya.
Tak hanya itu, jajaran Polres juga diperintahkan segera menyiapkan dan memetakan jalur evakuasi sebagai langkah antisipasi apabila terjadi bencana susulan.
"Jalur-jalur evakuasi sudah kami perintahkan kepada Polres-Polres untuk segera mencari. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan," ujar Helfi.
Menurut dia, kesiapan jalur evakuasi diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana, mulai dari tsunami hingga gempa bumi dan bencana alam lainnya.
"Antisipasi kalau terjadi potensi tsunami atau bencana alam yang lain, gempa bumi, ada jalur evakuasi yang disiapkan," sambungnya.
Warga Diminta Tak Percaya Isu Tsunami
Terkait beredarnya informasi mengenai potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau, Helfi meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap kabar yang belum terverifikasi.
Ia menegaskan, kepolisian masih menunggu informasi resmi dari instansi yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam memantau aktivitas vulkanik maupun potensi bencana.
"Kita belum berani menyampaikan itu karena semuanya dari dinas yang paling berkompeten untuk itu," kata Helfi.
Helfi juga mengingatkan nelayan maupun wisatawan agar tidak nekat mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau hanya untuk mengambil foto atau melihat langsung aktivitas gunung tersebut.
Menurutnya, batas aman yang telah ditetapkan pemerintah harus dipatuhi demi menghindari risiko yang dapat membahayakan keselamatan.
"Kami hanya bisa menyampaikan imbauan supaya tidak dilakukan itu semua. Kalau pemerintah memberikan warning artinya ada ukuran yang tidak boleh dilanggar. Jaraknya, kemudian daerah mana yang perlu diantisipasi untuk tidak ada masyarakat di situ," imbuh Helfi.