Liputan6.com, Jakarta - CEO Ripple Brad Garlinghouse kembali menyuarakan dukungan agar Amerika Serikat (AS) menjadi pusat kripto dunia. Namun, ambisi tersebut masih bergantung pada kepastian regulasi aset digital yang kini tengah dibahas Kongres.
Pernyataan Garlinghouse disampaikan setelah pertemuan di Gedung Putih yang mempertemukan pejabat pemerintah dan sejumlah pemimpin industri kripto untuk membahas arah kebijakan aset digital di AS.
Advertisement
Dikutip dari CoinMarketCap, Sabtu (5/9/2026), melalui akun X, Garlinghouse mengatakan target menjadikan Amerika sebagai “crypto capital of the world” masih sangat mungkin dicapai. Ia sekaligus mendorong pembuat kebijakan menyelesaikan pekerjaan terkait regulasi kripto.
Pertemuan di Gedung Putih pada 19 Agustus dihadiri sejumlah petinggi perusahaan keuangan dan kripto, termasuk Ripple, Coinbase, Robinhood, Kraken, Nasdaq, ICE, Gemini dan Chainlink.
Ketua Securities and Exchange Commission (SEC) Paul Atkins serta Ketua Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Michael Selig juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Pemerintahan Presiden Donald Trump menggunakan forum itu untuk kembali menegaskan dukungan terhadap pengembangan kripto dan inovasi keuangan di AS.
Trump mengatakan pertemuan tersebut mempertemukan para pemimpin dari sektor keuangan, teknologi dan aset digital.
Aturan yang Jelas
Ketua CFTC Michael Selig turut menegaskan dukungan pemerintah terhadap agenda inovasi keuangan di AS. Ia menyampaikan keinginan agar inovasi di sektor keuangan dibangun dan dikembangkan di dalam negeri.
Pernyataan tersebut sejalan dengan ambisi Gedung Putih untuk memperluas aktivitas industri kripto di Amerika Serikat.
Garlinghouse kemudian merespons pesan Selig dan menyatakan kebanggaannya dapat menghadiri pertemuan tersebut. CEO Ripple selama ini mendorong adanya aturan kripto yang lebih jelas di AS.
Menurut Garlinghouse, kepastian regulasi dapat membantu perusahaan kripto membangun bisnis dan menjalankan kegiatan mereka di Amerika.
“Bangga bisa berada di ruangan ini. Menjadikan Amerika sebagai pusat kripto dunia masih dalam jangkauan—mari kita selesaikan pekerjaan ini,” tulis Garlinghouse di X.
Kini perhatian industri beralih kepada CLARITY Act, rancangan undang-undang yang mengatur struktur pasar kripto di AS. Regulasi tersebut turut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan di Gedung Putih.
Senat AS dijadwalkan menggelar pemungutan suara awal mengenai rancangan tersebut pada 15 September.
Jadwal itu membuat pembahasan CLARITY Act menghadapi waktu yang relatif sempit.
Waktu Terbatas
Setelah pemungutan suara di Senat pada 15 September, DPR AS hanya dijadwalkan bersidang selama empat hari. Kondisi ini membuat anggota parlemen memiliki waktu terbatas untuk mempelajari dan menyetujui perubahan yang mungkin dibuat Senat.
Jika proses tersebut tidak selesai, pembahasan CLARITY Act berpotensi berlanjut setelah pemilihan umum paruh waktu AS atau midterm elections.
Analis kebijakan kripto sebelumnya memperingatkan rancangan regulasi tersebut mungkin tidak berhasil disahkan Kongres sebelum pemilu paruh waktu.
Jika pembahasan gagal dituntaskan pada September, rancangan undang-undang tersebut dapat masuk ke periode lame duck session, yakni masa persidangan setelah pemilu ketika anggota parlemen lama masih menjalankan tugas sebelum periode baru dimulai.
Bagi Garlinghouse, kepastian aturan tetap menjadi bagian penting dari upaya menjadikan AS sebagai pusat industri kripto global.
Gedung Putih terus menempatkan kepemimpinan AS di sektor aset digital sebagai salah satu tujuan kebijakan. Di sisi lain, Kongres menghadapi tekanan untuk menyelesaikan aturan mengenai struktur pasar kripto sebelum akhir tahun.