Liputan6.com, Jakarta - Mayoritas warga Iran tak menganggap besar kampanye sanksi baru AS "Operation Economic Outcast" lantaran perekonomian sudah begitu terpuruk. Rakyat Iran kini bergulat dengan inflasi pangan yang tak terkendali, SPBU yang tutup, serta nilai tukar mata uang nasional yang terus merosot akibat minimnya cadangan devisa.
Dikutip dari The Guardian, pada Agustus lalu, harga minyak sayur di Iran melonjak 383% dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, harga telur naik 294%, ayam 177%, dan daging merah ikut melonjak hingga 148%.
Advertisement
Ekonomi yang hancur ini membuat kalangan elite politik khawatir akan adanya kekacauan sosial.
Sebenarnya, jauh sebelum gempuran sanksi terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, perekonomian Iran sudah mengalami berbagai tantangan para otoritas negeri itu kepayahan mempertahankan kendali.
Pada 23 Agustus, nilai dolar AS di pasar terbuka Iran menembus rekor tertinggi, sekitar 2 juta rial. Tiga hari kemudian, Badan Statistik Iran mengumumkan inflasi tahunan Agustus mencapai 84,4%, dengan rata-rata bergulir tahunan sekitar 65%.
Seiring daya beli yang terus menyusut, rumah tangga pun mengurangi belanja. Pola makan masyarakat berubah, pakaian-pakaian ditambal ketimbang beli baru, bahkan obat-obatan mulai langka di pasar resmi.
Menurut kantor berita Mehr, permintaan daging merah anjlok 50% pada April 2026 dibanding 2025 pada periode yang sama. Sebaliknya, konsumsi kentang melonjak tajam hingga memicu kelangkaan.
Pemerintah Iran Dinilai Tidak Mampu Atasi Krisis
Feminis Iran Golshan Fathi menyebut bahan pokok seperti telur sudah berada di luar jangkauan kelas menengah dan pekerja. "Mereka tidak tahu bahwa orang-orang bahkan sudah tak sanggup lagi menjalani hidup normal," katanya.
Insinyur biomedis, Mohsen Zavaar juga berpendapat, bagi sebagian masyarakat, persoalannya bukan lagi membeli rumah atau mobil. Ia menuturkan, bagi sebagian masyarakat melainkan mengurangi konsumsi daging, menurunkan kualitas makanan, menunda pengobatan, dan bertahan hidup sampai akhir bulan."
Frustasi terhadap ketidakmampuan pejabat mengatasi masalah ini, ia menambahkan, Rakyat tidak butuh keajaiban, mereka butuh keputusan.
Krisis ini telah merembet jauh melampaui urusan pangan dan sandang. Antrean panjang kendaraan mengular hingga menghambat jalan utama di berbagai penjuru Teheran maupun Mashhad di timur laut Iran pada Selasa dan Rabu. Banyak SPBU bahkan yang besar sekalipun terpaksa tutup.
Di sisi lain, pemerintah malah menyalahkan panic buying yang dipicu isu kenaikan harga ataupun serangan udara Israel yang menghancurkan dua dari tiga depo minyak utama Teheran.
Internal pemerintahan berdiskusi berminggu-minggu soal rencana menaikkan harga BBM guna memangkas beban subsidi yang membengkak. Namun, para elite politik cemas bahwa langkah tersebut hanya akan memicu perlawanan besar, seperti kenaikan harga bensin mendadak 50% pada November 2019 yang memicu gelombang protes berdarah selama sepekan.
Ketidakmampuan Pemerintah 'Ditutupi' Nasionalisme
Kemarahan publik kian memuncak setelah pengakuan adanya kepentingan-kepentingan tersembunyi yang mempersulit pemberantasan penyelundupan BBM.
Wakil Presiden Iran Saqab Esfahani blak-blakan menyatakan, kedua faksi politik di negeri ini terlibat dalam penyelundupan BBM.
"Kalau saya berani membekukan operasi mereka, jendela rumah saya bisa dihancurkan," ujar dia.
Hal itu memicu desakan agar Presiden Masoud Pezeshkian segera menyelidiki.
Terlepas dari itu, transparansi kondisi ekonomi Iran diperkirakan makin menyusut. Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, baru-baru ini menyatakan bahwa statistik kemiskinan ke depan hanya akan dipublikasikan atas izin Dewan Keamanan Nasional Tertinggi seolah kemerosotan taraf hidup rakyat adalah rahasia negara.
Para pemimpin Iran kini membingkai persoalan domestik sebagai bagian dari perang melawan Amerika. Kepala baru Pasukan Paramiliter Basij sekaligus sekutu dekat Mojtaba Khamenei (putra pemimpin tertinggi Iran), Hojatoleslam Taeb, dalam pidatonya belakangan mengisyaratkan semangat perlawanan terhadap gejolak pasar akibat sanksi AS.
Sebagai bagian dari "perjuangan" ini, ia menyerukan pengurangan konsumsi BBM hingga 10% guna menekan kebutuhan impor dan menyiratkan menahan diri dari bepergian yang tidak perlu adalah bentuk "cinta tanah air".
Namun, seruan-seruan patriotik seperti itu semakin terdengar putus asa seiring memburuknya krisis. Sekretaris baru Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, Mohsen Rezaei, yang dikenal lebih keras, berpesan, "Saya menyarankan anak muda mulai memproduksi kebutuhan mereka dan masyarakat di rumah masing-masing, sebagaimana mereka berkumpul di ruang publik."
Pemerintah Iran Harus Mengambil Langkah
Editor majalah ekonomi Tejarat Farda, Mohammad Taheri, menilai anjuran itu mirip dengan program "tungku baja pekarangan rumah" ala Mao Zedong semasa Lompatan Jauh ke Depan kebijakan agar rakyat memproduksi baja sendiri yang berujung bencana.
Adapun pakar energi Amirhossein Hashemi-Javid menyebut akar krisis sesungguhnya adalah ketidakmampuan Iran mengekspor minyak akibat blokade AS. "Jalur penjualan minyak Iran kian menyempit," ujarnya.
"Minyak yang tak sampai ke pembeli sejak dari sumur sama sekali tak menghasilkan devisa bagi ekonomi Iran; yang tersisa hanya tong-tong minyak yang justru membebani biaya produksi, penyimpanan, dan risiko setiap hari,” tambahnya.
Pada beberapa titik, pemerintah Iran mau tak mau harus memutuskan apakah jalur diplomasi bisa membuahkan hasil lebih baik ketimbang terus bertahan dalam konfrontasi, karena sudah genap enam bulan sejak perang ini pecah setelah Trump menjanjikan bantuan kepada demonstran Iran pada Januari lalu. Satu-satunya "komoditas" yang kini ditawarkan AS kepada rakyat Iran hanyalah kemiskinan mendalam.