Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menjaga keamanan APBN hingga akhir 2026 di tengah isu reshuffle kabinet. Saat ditanya mengenai isu reshuffle dan kemungkinan Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian menteri, Purbaya mengaku tidak mengetahui rencana tersebut.
“Kita (Saya dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia) enggak ngerti itu (soal reshuffle kabinet),” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026).
Advertisement
Purbaya mengatakan pembahasan bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia lebih berfokus pada pengendalian subsidi dan penerimaan negara. Purbaya mengatakan Bahlil memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui sektor energi. Pemerintah juga terus mengendalikan subsidi agar belanja negara tidak melebar dan tetap terkendali.
“Kami tadi fokus memastikan bahwa APBN tahun ini aman. Beliau memberikan kontribusi yang besar untuk PNBP, jadi kami diskusi di situ saja,” kata Purbaya.
Purbaya mengatakan pemerintah perlu menjaga pengendalian subsidi di tengah pergerakan harga minyak dunia yang masih fluktuatif. Pemerintah juga terus memantau harga minyak untuk memastikan kondisi fiskal tetap aman hingga akhir tahun.
“Kita mesti waspada terus dan menjaga dan memastikan APBN kita aman sampai akhir tahun,” ujar Purbaya.
Realisasi Belanja APBN 2026 Tembus Rp 1.656 Triliun pada Semester I
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi belanja negara mencapai Rp 1.656 triliun pada Semester I 2026 atau tumbuh 17,8% secara tahunan (year-on-year). Pemerintah mengarahkan belanja tersebut untuk mendukung program prioritas, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat agenda pembangunan nasional.
Purbaya mengatakan pemerintah sengaja mengakselerasi realisasi belanja sejak awal tahun agar dampaknya terhadap perekonomian lebih merata sepanjang 2026. Strategi tersebut turut menjaga stabilitas fiskal meskipun belanja meningkat signifikan.
“Belanja negara terus dioptimalkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Hingga akhir Juni, belanja telah mencapai Rp 1.656 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa (21/7/2026).
Menurut Purbaya, peningkatan belanja diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan negara yang mencapai Rp 1.459,4 triliun atau naik 21,4%. Kondisi tersebut membuat defisit APBN tetap terkendali di level Rp 196,5 triliun atau 0,76% terhadap produk domestik bruto (PDB), disertai surplus keseimbangan primer sebesar Rp 85,1 triliun.
Kebijakan yang Disengaja
Purbaya menjelaskan, percepatan belanja pada awal tahun merupakan kebijakan yang disengaja, bukan tanda memburuknya kondisi fiskal. Langkah tersebut diambil agar pelaksanaan program pemerintah berlangsung lebih merata dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
“Belanja pemerintah memang ditarik lebih awal agar pelaksanaannya lebih merata sepanjang tahun, sehingga dampaknya terhadap perekonomian menjadi lebih baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, belanja yang produktif menjadi salah satu faktor utama yang mendorong S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Menurutnya, lembaga pemeringkat melihat pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal dan kehati-hatian dalam mengelola APBN.