Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membenarkan ada penurunan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027. Dia pun menjelaskan alasannya.
"Ada beberapa, ini contoh realnya itu misalnya ada anak didata di MTs (Madrasah Tsanawiyah), tapi dia juga adalah santri Pondok Pesantren. Atau dia SMP di dalam pondok dihitung di data kemendikdasmen sebagai siswa, kemudian dia juga tercatat sebagai santri di Pondok Pesantren," ujar Sudaryono usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri Terkait Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Kamis (6/8/2026).
Advertisement
Oleh karena itu, dia menegaskan sampai saat ini masih terus merapihkan semua data penerima manfaat MBG dengan pihak-pihak terkait lintas kementerian.
"Kita rapikan itu semua. Makanya rapat hari ini memastikan semua sistem data dari banyak kementerian, baik itu Dikdasmen, Kementerian kependudukan dan BKKBN, Kementerian Agama, Kementerian kesehatan dan BGN ini, kita datanya saling ngobrol sehingga kita betul-betul menemukan, jadi tidak ada double identitas," papar Sudaryono.
Ada 6 Juta Data Dobel
Menurut Sudaryono, sampai dengan saat ini berdasarkan data, ada sebanyak 6 juta calon penerima manfaat MBG yang dobel. Sehingga, terus dilakukan penyisiran data.
"Kalau enggak salah ada pengurangannya ada sekitar 6 juta. Berarti kita sisir terus," ujar dia.
Sementara itu, data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi menunjukkan hasil validasi terbaru menemukan pengurangan 4.864.467 peserta didik akibat eliminasi data ganda (double counting). Kemudian, terdapat 845.660 data ganda guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang juga telah dibersihkan.
Setelah proses validasi tersebut, jumlah penerima manfaat yang dinyatakan valid tercatat sebanyak 42.847.940 siswa dan 3.351.568 guru serta tenaga kependidikan. Sebelum validasi dilakukan, data siswa yang dihimpun berasal dari 36.641.241 siswa di bawah Kemendikdasmen dan 6.206.699 siswa di bawah Kementerian Agama. Lalu, data guru dan tenaga kependidikan berasal dari 2.865.209 orang di Kemendikdasmen dan 486.359 orang di Kementerian Agama.
1.700 SPPG Siap Beroperasi
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut ada 1.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah siap kembali beroperasi untuk menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah dengan stunting tinggi.
"Dari data overlay, ada 1.700 data atau dapur yang sudah siap, sudah jadi tinggal operasional, yang berada di daerah dengan stunting tinggi dan tinggi sekali," ujar Sudaryono dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri Terkait Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Kamis (6/8/2026).
Namun menurut dia, pengaktifan kembali SPPG akan dilakukan secara bertahap, bukan langsung 1.700 dapur SPPG kembali beroperasi.
"Nanti ini bertahap kita bereskan. InsyaAllah mungkin minggu depan ada sekitar 300-an kita aktifasi, minggu depannya (ada) lagi, sehingga 13 ribu ini, ini kita sisir semua," ucap Sudaryono.
Dia menjelaskan, berdasarkan data BGN, ada sekitar 13 ribu titik SPPG. Namun, kesemuanya itu berbeda-beda statusnya, bahkan ada yang baru titik dapur SPPG saja.
"Jadi sudah ada di data kita sekitar 13 ribu lebih dapur, statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai," ucap Sudaryono.
Oleh karena itu, lanjut dia, dari data tersebut dilakukan pengecekan bersama dengan kementerian terkait. Keseluruhannya bakal dirilis pekan depan perlahan secara bertahap.
"Maka dari data ini (13 ribu dapur SPPG) kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap, insyaallah di minggu depan ini kita pelan-pelan release yang sudah siap," papar Sudaryono.
Pastikan Semua Transparan
Menurut Sudaryono, pengecekan juga dilakukan di pondok pesantren agar pemahamannya sama. "Termasuk yang pondok pesantren kami juga cek, dicek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda ada oknum-oknum yang kemudian mohon maaf, itu menjajahkan jasa di level bawah," ucap dia.
Sudaryono memastikan, seluruh proses kembali dibukanya dapur MBG ini dilakukan secara transparan sehingga tidak ada 'di bawah tangan'. "Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku, siapa pun mengaku bisa membantu, saya pastikan bahwa semua kita by system dan semuanya kita transparan," kata dia.
Sudaryono mengatakan, wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) juga menjadi prioritas dapur SPPG. "Kemudian minggu depan mana yang kurang itu prioritas kita, daerah Papua, NTT, Nias, daerah-daerah yang jauh di Kepulauan Maluku, Utara Maluku itu jauh-jauh dan mereka sangat membutuhkan dan dirapat ini seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga sudah mendapatkan keputusan untuk bagaimana dieskusi dengan baik," ujar Sudaryono.