Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait (Ara) menilai tidak ada masalah pihak swasta terlibat dalam program 3 juta rumah. Dia menilai, langkah itu bisa mempercepat program prioritas pemerintah.
Dia menyampaikan, keterlibatan swasta dan program pemerintah itu bukti ada asas gotong royong yang dijalankan. Dia juga menegaskan hibah dari pihak swasta tidak jadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Advertisement
"Enggak ada (catatan dari BPK), bagus sekali. Kok swasta bantu malah direpotin? Nanti enggak ada yang bantu. Bagus dong, justru sila kelima itu orang yang sudah kaya-kaya, sudah sukses, bantu yang masih kekurangan," ungkap Maruarar di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Dia menjelaskan, esensi gotong royong tersebut selayaknya sebuah keluarga, ketika pihak berkecukuoan membantu pihak yang membutuhkan. Pada konteks perumahan di Tanah Air, pemerintah tidak langsung menjadi kontraktor maupun pengembang, tapi memberikan ruang.
"Caranya kita tidak jadi kontraktor, kita tidak jadi developer, kita tidak jadi supplier. Apa yang kita lakukan? Rata-rata kan membantunya misalnya di tempat perusahaannya, di lingkaran itu, begitu," ujar dia.
Maruarar sempat menyinggung adanya kontribusi sektor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Kayak Pak Bahlil juga menyampaikan di ESDM kalau ada investasi, bagaimana misalnya investasi juga diurus perumahannya, bagaimana salah satu bentuk CSR bisa perumahan, seperti itu. Jadi bagus deh ya, membantu rakyat itu bagus," bebernya.
Kementerian PKP Dapat Opini WTP
Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dan tata kelola anggaran tahu 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK meminta Kementerian PKP lebih transparan dan menegakkan anti korupsi.
Hal tersebut Maruarar usai mengantongi opini WTP tersebut. Menurutnya, capaian positif itu berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan hingga BUMN.
"Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa mendapatkan wajar tanpa pengecualian," ucap Maruarar di Kantor BPK, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.
Minta PKP Transparan
Dia mengungkap rekomendasi BPK terhadap Kementerian PKP pada tata kelola anggaran. Beberapa poin pesannya berkaitan dengan transparansi hingga upaya menindak korupsi.
"Tentunya kami harus lebih baik lagi ke depan, makin transparan ya, makin anti-korupsi ya, makin juga kegiatannya berdampak, baik secara administratif, secara administrasinya benar, secara prosedurnya benar, tapi dampaknya bagi pemerataan, bagi keadilan sosial, itu harusnya makin meningkat," jelas dia.
Dia juga mengungkap, BPK mewanti-wanti agar program yang dijalankan bisa berdampak langsung ke masyarakat. "Jadi ada hal-hal yang bersifat struktural, normatif, ya, itu harus benar-benar juga lebih baik, tapi dampaknya bagi rakyat harus makin terasa," ucapnya.
Ambil Contoh Bedah Rumah
Maruarar memberikan contoh program bedah rumah yang melesat dari 45 ribu rumah di 2025 menjadi 400 ribu rumah di tahun ini. Memurutnya, ini menjadi salah satu program yang paling berdampak.
Dia turut membedah porsi penggunaan anggaran Kementerian PKP. Paling besar diberikan untuk program yang berdampak langsung. Dari total Rp 12,5 triliun, sebanyak Rp 2 triliun diantaranya untuk pembangunan hunian tetap korban bencana Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
"Dari Rp10 triliun itu 80 persen lebih ya maksudnya, Rp 8,3 triliun untuk beda rumah. Jadi untuk belanja pegawai, untuk gaji, perjalanan dinas, berapa persennya? Sampai 10 persen ya? Tidak sampai 8 persen ya? Tidak sampai 8 persen," ucapnya.
"Jadi itu menunjukkan anggaran itu sangat pro-rakyat. Karena dari 100 persen anggaran itu, yang untuk gaji, perjalanan dinas dan sebagainya, itu tidak sampai 8 persen," imbuh Maruarar.