Liputan6.com, Islamabad - Warga Muzaffarabad, ibu kota administratif Kashmir yang dikelola Pakistan, memboikot pemilu di tengah aksi mogok dan protes yang melanda wilayah tersebut. Aksi tersebut berlangsung setelah kerusuhan yang menurut perkiraan setempat telah menewaskan sedikitnya 80 orang sejak Juni.
Kamal Hyder dari Al Jazeera melaporkan dari Muzaffarabad bahwa aktivitas masyarakat lumpuh akibat aksi protes. Toko dan pasar di wilayah tersebut dilaporkan tutup selama tiga hari terakhir setelah demonstrasi meluas hingga ke ibu kota administratif Kashmir yang dikelola Pakistan.
Advertisement
Boikot juga terlihat dari rendahnya jumlah pemilih di sejumlah tempat pemungutan suara. Warga disebut memilih tidak menggunakan hak suara sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat Rawalakot yang terdampak konflik dan aksi kekerasan, dikutip dari Al Jazeera.
Gangguan layanan internet turut memperburuk kondisi. Warga kesulitan mengakses internet dan berkomunikasi dengan keluarga maupun kerabat mereka di wilayah lain.
Menurut laporan di lapangan, tingkat partisipasi pemilih jauh lebih rendah dibandingkan pemilu sebelumnya. Sejumlah tempat pemungutan suara yang biasanya dipenuhi warga terlihat sepi.
Pihak berwenang Pakistan menyatakan pemilu tersebut berlangsung secara bebas dan adil. Namun, warga mempertanyakan kredibilitas proses pemungutan suara di tengah aksi mogok dan situasi keamanan yang belum kondusif.
Sejumlah warga menilai pemilu yang digelar dalam kondisi tersebut tidak akan menghasilkan perubahan yang mereka harapkan. Mereka juga menganggap keputusan untuk tetap memilih di tengah situasi saat ini tidak mencerminkan kondisi demokrasi yang sebenarnya.
Muzaffarabad sendiri berada dalam kondisi lumpuh akibat aksi mogok. Warga mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat mendatangi tempat pemungutan suara ketika aktivitas publik dihentikan.
Di sisi lain, pemerintah Pakistan diperkirakan tetap akan menyebut pelaksanaan pemilu sebagai keberhasilan, terutama karena tingkat partisipasi pada tahap pertama disebut cukup tinggi.
Selain boikot, proses pemilu juga dibayangi tuduhan kecurangan. Tuduhan tersebut semakin memicu keraguan masyarakat dan berpotensi memperburuk kredibilitas hasil pemungutan suara.