Liputan6.com, Jakarta - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun pada 2027 mendapat respons positif dari kalangan pengusaha. Instrumen pembiayaan tersebut dinilai dapat membuka sumber pendanaan pembangunan sekaligus memperluas keterlibatan sektor swasta.
Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (Hipmi Jaya), Ryan Haroen mengatakan, penerbitan obligasi daerah dapat menjadi langkah menuju skema pembiayaan pembangunan yang lebih modern dan berkelanjutan.
Advertisement
Menurut Ryan, rencana tersebut bukan menunjukkan Jakarta kekurangan anggaran. Sebaliknya, obligasi daerah dinilai mencerminkan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih profesional dan adaptif.
"Rencana Pemprov DKI ini dapat memberikan kesempatan kepada pengusaha muda, khususnya anggota Hipmi Jaya, untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kota melalui pendekatan yang inovatif dan kolaboratif. Instrumen keuangan seperti obligasi daerah juga penting untuk mengurangi ketergantungan fiskal pada APBD serta mendorong kemandirian pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Ryan Haroen dikutip Rabu (29/7/2026).
Ryan menilai skema tersebut sekaligus membuka peluang bagi sektor swasta dan investor publik untuk terlibat dalam pembangunan Jakarta.
"Kebijakan ini membuka ruang partisipasi sektor swasta dan investor publik agar turut serta secara aktif dalam perputaran roda ekonomi daerah, khususnya DKI Jakarta. Di sinilah mari kita sebagai pengusaha muda berperan sebagai mitra strategis pembangunan daerah," tambahnya.
Perubahan Struktur Pendapatan Daerah
Rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun dijadwalkan pada 2027, bertepatan dengan peringatan lima abad atau 500 tahun Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut langkah tersebut sebagai terobosan creative financing pertama yang dilakukan pemerintah daerah di Indonesia.
Pembiayaan alternatif dinilai semakin relevan seiring perubahan struktur pendapatan daerah, termasuk penyesuaian mekanisme transfer pusat dan daerah yang berdampak pada Dana Bagi Hasil (DBH).
Pada saat yang sama, kebutuhan belanja daerah terus bertambah. Anggaran diperlukan untuk pemeliharaan infrastruktur, peningkatan layanan publik, adaptasi perubahan iklim, hingga memenuhi tuntutan terhadap kualitas pelayanan.
Dalam kondisi tersebut, APBD dinilai tidak harus menjadi satu-satunya sumber pembiayaan. Obligasi daerah dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan proyek strategis dengan tetap memperhatikan kesehatan fiskal Jakarta.
Ryan menilai penerbitan obligasi daerah juga menjadi bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global. Daya saing Jakarta, menurutnya, akan semakin ditentukan kualitas infrastruktur dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Membiayai Pembangunan Kota
Investasi pada transportasi massal, jaringan air bersih, pengendalian banjir hingga infrastruktur digital dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang apabila didukung tata kelola yang baik.
Dengan basis ekonomi, kapasitas fiskal, dan aset daerah yang dimiliki, Ryan optimistis Jakarta mempunyai modal untuk menerapkan pengelolaan keuangan modern melalui obligasi daerah.
Instrumen tersebut juga dinilai dapat memperluas keterlibatan masyarakat dan investor institusional dalam membiayai pembangunan kota.
"Jakarta memiliki kesempatan besar untuk membangun sistem pembiayaan yang lebih maju. Dengan tata kelola yang kredibel, obligasi daerah bukan hanya menjadi sumber pendanaan, tetapi juga menjadi instrumen yang memperkuat kepercayaan investor dan mempercepat pembangunan. Momentum ini harus dimanfaatkan demi masa depan Jakarta yang lebih kompetitif dan berkelanjutan," tutup Ryan Haroen.