Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal membahas pengendalian konsumsi produk bersubsidi, termasuk BBM jenis Pertalite dan LPG 3 kilogram (kg). Terkait hal tersebut, Menkeu memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri. Purbaya mengonfirmasi pertemuan tersebut dilakukan pada hari ini.
"Pertaminanya bagaimana, mungkin ya saya sih ingin tahu bagaimana teknologi yang mau dipakai untuk membatasi... bukan membatasi, tetapi supaya subsidinya tepat sasaran," ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Advertisement
Purbaya menilai saat ini masyarakat kategori mampu atau orang kaya masih bisa membeli Pertalite maupun LPG 3 kg bersubsidi. Oleh karena itu, ia ingin mendengarkan pemaparan teknis langsung dari pihak Pertamina.
"Ini kan semua orang yang kaya juga masih bisa mengambil Pertalite dan gas bersubsidi. Nah, Pertamina kan punya teknologinya, saya ingin lihat teknologinya seperti apa dan penerapannya bagaimana," jelas Purbaya.
Sang Bendahara Negara menyebut pertemuan ini belum akan membahas mengenai penambahan anggaran subsidi maupun kompensasi. Namun, ia tetap terbuka mendengarkan poin-poin lain yang dibawakan oleh bos Pertamina.
"Kita pastikan subsidi tepat sasaran sehingga volumenya bisa terkendali. Kalau hal-hal lain, nanti kita tunggu Pertamina mau membicarakan apa, baru akan saya lihat nanti," tambah Purbaya.
Sinyal Harga BBM Non-Subsidi Berpeluang Turun
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membuka kemungkinan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, seperti Pertamax, dalam waktu dekat. Hal ini seiring dengan tren penurunan harga minyak dunia serta acuan Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).
Bahlil menyampaikan bahwa perkembangan harga minyak dunia tersebut telah dilaporkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto usai Sidang Kabinet Paripurna. Ia pun membuka peluang agar badan usaha, baik Pertamina maupun swasta, segera menyesuaikan harga.
"Bahkan berpotensi untuk beberapa jenis BBM ketika harga minyak dunia turun, kita sudah meminta kepada pengusaha badan usaha swasta, termasuk Pertamina, untuk segera melakukan penyesuaian," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Meski begitu, pihaknya masih menghitung secara cermat sebelum mengeksekusi penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut.
"Kita akan melihat dulu. Saya sudah menghitung dan akan melakukan rapat dengan badan usaha, baik dari Pertamina maupun perusahaan lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan sesuaikan," tuturnya.
Kementerian ESDM akan terus memantau fluktuasi harga ICP agar mampu merumuskan kebijakan yang paling presisi.
"Dalam kondisi seperti ini, kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan masyarakat pengguna non-subsidi—yang jumlahnya sekitar 20 persen dari kelompok mampu. Namun di sisi lain, kita juga tidak boleh memberatkan para pelaku usaha di sektor perminyakan," pungkas Bahlil.