Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang sektor swasta untuk terlibat dalam pembangunan pabrik etanol. Langkah ini diambil guna mendukung target penerapan mandatori pencampuran bioetanol 20 persen ke BBM bensin (E20) pada tahun 2028.
"Jadi swasta itu boleh dan sangat kita dorong untuk dia bisa menghasilkan pabrik-pabrik (bioetanol) itu,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (20/7/2026).
Advertisement
Eniya menjelaskan bahwa dorongan tersebut turut diperkuat lewat pembahasan revisi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 mengenai Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati. Menurutnya, perubahan regulasi itu bakal menata ulang ketentuan terkait kapasitas pencampuran (blending).
"Terus soal kapasitas, masalah blending itu di revisi Perpres 40 juga kita tambahkan Jadi kemarin, hari ini juga saya perintahkan nanti kita komunikasi dengan Kemenko (Bidang) Perekonomian karena prakarsanya revisi perpres di sana. Jadi kita sesuaikan dengan arahan Pak Presiden (Prabowo Subianto) untuk menambah itu," ujar Eniya.
Tantangan Pasokan Bahan Baku Lokal
Secara teknis, Eniya memperkirakan pengerjaan fisik pabrik etanol dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, yakni sekitar 1,5 tahun.
Meski demikian, percepatan pembangunan fasilitas tersebut wajib diimbangi dengan kesiapan serta ketersediaan pasokan bahan baku dari dalam negeri.
"Nah, tinggal bahan bakunya. Bahan bakunya kalau bangun pabrik itu 1,5 tahun bisa bangun, tetapi bahan bakunya (juga harus dipersiapkan dengan matang),” kata dia lagi.
Target Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto berencana membangun hingga 50 pabrik pengolahan bioetanol di Indonesia. Langkah besar ini diambil agar bahan bakar nabati tersebut dapat diproduksi secara massal dan digunakan sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor di dalam negeri.
Saat ini, Indonesia baru memiliki satu pabrik yang mampu mengolah komoditas tersebut untuk menuju implementasi bensin dengan campuran 10 persen etanol (E10). Padahal, potensi Indonesia dinilai jauh lebih besar jika kapasitas produksinya ditingkatkan secara masif.
"Kita sudah mulai mampu menuju E10, bensin dicampur dengan 10 persen etanol. Tetapi, para petugas tadi mengatakan kita sebenarnya bisa sampai E20. Masalahnya kita butuh pabrik, dan saat ini baru memiliki satu pabrik," kata Prabowo dalam agenda Panen Raya Serentak bersama TNI di Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).
Melihat keterbatasan tersebut, Kepala Negara memutuskan untuk membangun 30 hingga 50 pabrik pengolahan etanol baru. Langkah ini demi mengejar ketertinggalan dari negara lain yang sudah lebih dulu mengimplementasikan bensin ramah lingkungan, seperti India yang sudah menerapkan E20, bahkan Brasil yang telah mencapai E100.
"Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik, kalau perlu sampai 50 pabrik. India sudah E20, Brasil sudah E100. Masa Indonesia tidak bisa? Indonesia pasti bisa," tegas Prabowo.