Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap, rencana pembebasan bea masuk beberapa jenis barang impor untuk meredam tingkat inflasi nasional. Suku cadang pesawat terbang hingga komoditas impor akan menjadi sasaran pembebasan bea masuk tersebut.
Airlangga menjelaskan, komponen pangan masih menjadi salah satu penyumbang inflasi. Selain itu, ada pula kontribusi dari kemasan berbahan plastik yang ikut dalam variabel penentu harganya.
Advertisement
"Kalau di periode yang lalu kita lihat emas naik, tapi kita lihat sudah turun. Kemudian yang masih meningkat itu volatile food. Sehingga volatile food termasuk bawang putih itu perlu ditangani secara baik, dan beberapa yang akibat daripada harga packaging yang naik," ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Dia mengatakan, aturan insentif untuk mengurangi beban tersebut sedang disusun oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Nantinya regulasi berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) akan diterbitkan.
"Itu yang tadi kita bahas dengan kita minta supaya PMK-nya segera dikeluarkan. Karena itu sangat berpengaruh terhadap kontribusi karena seluruh makanan kan ada plastik packaging-nya. Kemudian juga untuk yang terkait dengan petrochemical, LPG itu sudah keluar, dan juga untuk spare parts juga sudah keluar PMK-nya," jelas dia.
Harapannya langkah ini bisa membuat kenaikan harga menjadi terkendali dan minim berdampak ke tingkat inflasi. "Jadi tentu kita berharap dengan demikian ke depan ini bisa kita landaikan," ujarnya.
Bebas Bea Masuk
Ketika dikonfirmasi mengenai bentuk insentifnya, Airlangga menyebut ada beberapa komoditas yang akan mendapat pembebasan bea masuk. Mulai dari LPG impor untuk kepentingan industri, hingga suku cadang pesawat.
"Mengenai bea masuk LPG yang 0 dan juga biaya masuk spare parts yang 0. Karena kan salah satu yang juga berpengaruh terhadap inflasi adalah penerbangan, transportasi udara," ungkap dia.
Airlangga memastikan, aturan baru nantinya bisa langsung berlaku setelah diterbitkan Menkeu Purbaya. "Segera, begitu PMK keluar semua, segera berlaku," ujar Airlangga.
Mendagri Laporkan Data Inflasi
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan angka inflasi Juni 2026 ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Pemerintah turut mencari cara untuk stabilisasi harga bagi komponen penyumbang inflasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, RI mengalami inflasi 3,34 persen secara tahunan di Juni 2026. Angka tersebut diakui Tito masih dalam rentang sasaran yang ditetapkan pemerintah yakni 1,5-3,5 persen. Dia turut mengamini ada kenaikan jika dinilai secara bulanan (month to month).
"Memang ada tren naik, dengan penyumbang utamanya adalah sektor transportasi, dan kemudian terutama angkutan udara, mungkin liburan anak-anak kemarin ya, libur sekolah," ujar Tito, ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Cari Solusi
Selain itu, ada kontribusi inflasi dari bawang putih, minyak goreng, hingga beras. Dia mengatakan, sejumlah cara tengah diramu untuk menjaga harga stabil di masyarakat sehingga tidak menyumbang inflasi.
"Sekarang lagi dikoordinasikan langkah-langkah untuk menangani masalah angkutan udara. BBM kan jenis bensin di Juli diturunkan harganya, mudah-mudahan akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi," tuturnya.
Dia menjelaskan, langkah koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga Perum Bulog.