Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyatakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap mencapai 5,11%, disertai inflasi yang terkendali dan membaiknya sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah telah menyerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 kepada DPR RI sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Advertisement
Menurut dia, laporan keuangan pemerintah kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekaligus mempertahankan capaian tersebut selama 10 tahun berturut-turut sejak 2016.
"BPK telah memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2025 berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pemerintah berhasil mempertahankan opini WTP untuk sepuluh kalinya secara berturut-turut sejak LKPP tahun 2016,” kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (14/7/2026).
Purbaya menjelaskan, APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber untuk meredam dampak perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, dan meningkatnya fragmentasi perdagangan dunia. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter dinilai mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi meski tekanan eksternal meningkat.
"APBN terus hadir sebagai instrumen yang adaptif dan andal dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah memanfaatkan APBN secara optimal sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mengakselerasi agenda pembangunan,” ujarnya.
Pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11%, ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,98% dan investasi 5,69%. Sementara itu, inflasi pada akhir tahun berada di level 2,92% secara tahunan (year-on-year), sehingga dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat.
Gulirkan Paket Stimulus
Untuk memperkuat pemulihan ekonomi, pemerintah juga menggulirkan paket stimulus secara bertahap sepanjang 2025 dengan nilai mencapai Rp 110,7 triliun.
Stimulus tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, sektor padat karya, perumahan, program magang, diskon tiket pada masa liburan, hingga pemberdayaan generasi muda. Dari sisi kesejahteraan, pemerintah melaporkan angka kemiskinan turun menjadi 8,25% dari 8,57% pada tahun sebelumnya.
Tingkat pengangguran terbuka juga menurun menjadi 4,85% dari 4,91%, sementara kemiskinan ekstrem menyusut hingga 0,78%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 75,02 menjadi 75,9. Purbaya menegaskan pemerintah akan terus menjaga efektivitas kebijakan fiskal agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
"Pemerintah akan terus berkomitmen untuk mengoptimalkan dampak kebijakan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Purbaya.
Purbaya Proyeksikan Defisit APBN 2026 Sebesar 2,85 Persen
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan mencapai Rp 734,3 triliun atau setara dengan 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, pemerintah optimistis realisasi akhir defisit tersebut masih dapat ditekan hingga berada di bawah proyeksi awal.
Berdasarkan prognosis (outlook) tersebut, pendapatan negara diperkirakan mampu mencapai Rp 3.208,1 triliun atau 101,7 persen dari target APBN. Sementara itu, belanja negara diproyeksikan menyentuh angka Rp 3.942,4 triliun atau 102,6 persen dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Selisih antara pendapatan dan belanja negara itulah yang membuat perkiraan defisit APBN berada di level Rp 734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB.
“Outlook defisit APBN tercatat sebesar Rp 734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini menjadi lebih rendah lagi pada realisasi akhir nanti,” kata Purbaya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (7/7/2026).
Peran APBN sebagai Shock Absorber Ekonomi
Menurut Purbaya, APBN tetap menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan dinamika geopolitik dunia.
Ia mencontohkan kebijakan pemerintah yang memilih untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi ketika harga minyak dunia sedang melonjak tajam. Langkah berani tersebut dinilai sangat efektif dalam menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi domestik, meskipun sempat menuai kritik dari beberapa pihak.
“APBN berperan sebagai shock absorber (penahan benturan). Ketika harga minyak dunia naik, pemerintah memilih untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan itu kami ambil demi menjaga stabilitas ekonomi sehingga momentum pertumbuhan tetap terjaga,” ujarnya.