Liputan6.com, Ankara - Amerika Serikat (AS) akan mencabut status Suriah sebagai "negara pendukung terorisme" (state sponsor of terrorism). Label ini telah melekat selama puluhan tahun dan menjadi salah satu hambatan utama bagi masuknya investasi asing ke negara tersebut.
Keputusan ini dipandang sebagai bentuk kepercayaan baru Washington terhadap pemerintahan Presiden Ahmed al-Sharaa.
Advertisement
Dikutip dari Aljazeera, Kamis (9/7/2026), Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan langkah tersebut merupakan "langkah bersejarah" yang diambil Presiden AS Donald Trump untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Suriah membangun masa depan yang lebih baik.
Pencabutan status tersebut dijadwalkan berlaku dalam waktu 45 hari, kecuali Kongres AS mengambil langkah yang kecil kemungkinannya terjadi, yakni memblokir keputusan tersebut.
Dukungan Trump untuk Pemerintahan Baru SuriahKeputusan itu diumumkan setelah Presiden Donald Trump bertemu Ahmed al-Sharaa di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Turki.
Al-Sharaa merupakan mantan pemimpin kelompok pemberontak yang kini berupaya membangun citra sebagai tokoh pemersatu setelah tumbangnya pemerintahan keluarga al-Assad pada 2024, yang telah memimpin Suriah selama lebih dari lima dekade.
Menurut Rubio, pencabutan berbagai sanksi terhadap Suriah akan membuka jalan bagi perdagangan internasional, meningkatkan investasi asing, serta membantu proses rekonstruksi negara yang porak-poranda akibat perang berkepanjangan.
"Suriah yang stabil, bersatu, dan hidup damai dengan rakyatnya maupun negara-negara tetangga akan memberikan manfaat tidak hanya bagi kawasan, tetapi juga bagi dunia," ujar Rubio.
Upaya Pemulihan Ekonomi
Selama bertahun-tahun, Suriah mengalami konflik bersenjata yang menghancurkan perekonomian, memicu krisis pengungsi, dan membuka ruang bagi berkembangnya kelompok bersenjata ISIS.
Dalam pertemuannya dengan al-Sharaa di Ankara, Trump memuji upaya pemimpin baru Suriah tersebut dalam mempersatukan negara.
"Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam menyatukan Suriah. Pemerintahan sebelumnya meninggalkan Suriah dalam kondisi yang sangat kacau," kata Trump.
Sebelumnya, Trump telah melonggarkan sebagian sanksi terhadap Suriah. Namun dampaknya masih terbatas karena negara tersebut tetap masuk dalam daftar negara pendukung terorisme AS. Status itu membuat perusahaan-perusahaan Amerika maupun investor internasional menghadapi risiko hukum jika menjalankan bisnis di Suriah.
Suriah Berjanji Tidak Dukung Terorisme
Marco Rubio menjelaskan bahwa keputusan pencabutan status tersebut diambil setelah pemerintah Suriah memberikan jaminan resmi bahwa negara itu tidak akan lagi mendukung aksi terorisme internasional.
Pemerintahan Ahmed al-Sharaa disebut telah menyampaikan komitmen untuk menjauh dari kebijakan masa lalu yang selama ini menjadi alasan utama Suriah masuk dalam daftar hitam Washington.
Setelah Suriah resmi dikeluarkan dari daftar tersebut, hanya tiga negara yang masih menyandang status sebagai negara pendukung terorisme versi Amerika Serikat, yaitu Iran, Korea Utara, dan Kuba.
Warisan Kebijakan Era Assad
Amerika Serikat pertama kali menetapkan Suriah sebagai negara pendukung terorisme pada 1979.
Di bawah pemerintahan Hafez al-Assad dan kemudian putranya, Bashar al-Assad, Suriah menjadi basis bagi sejumlah kelompok bersenjata Palestina. Damaskus juga dituduh terlibat dalam berbagai aksi teror, termasuk dugaan keterlibatan dalam upaya pengeboman pesawat maskapai Israel, El Al, pada 1986.
Dalam beberapa tahun terakhir, status tersebut lebih banyak dikaitkan dengan kedekatan rezim Bashar al-Assad dengan Iran serta dukungannya terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon.
Hubungan dengan Israel Masih Menjadi Tantangan
Meskipun Washington kini mendukung pemerintahan baru Suriah, hubungan negara itu dengan Israel masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
Pemerintah Israel, yang sejak lama memandang Suriah sebagai salah satu musuh utamanya, beberapa kali melancarkan serangan udara ke wilayah Suriah. Trump sebelumnya juga mendorong Damaskus untuk menjalin perdamaian dengan Israel, meskipun hingga kini belum terlihat kemajuan yang berarti.
Bulan lalu, Trump bahkan sempat menyarankan agar Suriah mengambil peran lebih besar dalam upaya melemahkan Hizbullah. Namun, Ahmed al-Sharaa menegaskan bahwa pemerintahannya tidak memiliki rencana untuk melakukan intervensi militer di Lebanon, negara yang pernah diduduki Suriah selama puluhan tahun pada era keluarga al-Assad.