Bensin Campuran Bioetanol E20 di India Picu Kontroversi

Keputusan India untuk meningkatkan kadar bioetanol dalam bensin menjadi 20 persen (E20) memicu gelombang kritik.

oleh Septian DenyDiterbitkan 09 Juli 2026, 10:45 WIB
Ilustrasi pengisian BBM kendaraan. Keputusan India untuk meningkatkan kadar bioetanol dalam bensin menjadi 20 persen (E20) memicu gelombang kritik. (ist)

Liputan6.com, Mumbai - Keputusan pemerintah India untuk meningkatkan kadar bioetanol dalam bensin menjadi 20 persen (E20) memicu gelombang kritik dari para pengendara. Banyak pemilik kendaraan mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut karena sebagian besar kendaraan yang masih beroperasi di negara itu belum dirancang untuk menggunakan campuran etanol setinggi itu.

Dikutip dari BBC, Kamis (9/7/2026), sebagai pasar sepeda motor terbesar di dunia dan pasar mobil terbesar ketiga, India tengah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak sekaligus menekan emisi karbon.

Sejak pertengahan tahun 2000-an, pemerintah mulai mencampurkan etanol yang diproduksi dari tanaman seperti tebu dan jagung ke dalam bensin. Persentase campuran tersebut terus ditingkatkan secara bertahap sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional.

Kontroversi memuncak pada April 2025 ketika pemerintah menetapkan bensin E20 sebagai bahan bakar standar di seluruh stasiun pengisian bahan bakar (SPBU). Kebijakan ini menggantikan bensin E10 yang mengandung 10 persen etanol, yaitu jenis bahan bakar yang selama ini dirancang untuk digunakan oleh sebagian besar kendaraan di India.

Meski bensin tanpa campuran etanol masih tersedia, harganya sekitar 40 hingga 50 persen lebih mahal dibandingkan E20, tergantung wilayah. Selain itu, banyak konsumen tidak mengetahui bahwa mereka masih dapat meminta bensin murni di SPBU.

Dalam beberapa bulan terakhir, media sosial dipenuhi keluhan dari para pengguna kendaraan. Mereka mengaku mengalami berbagai masalah setelah menggunakan E20, mulai dari keausan mesin, penurunan efisiensi bahan bakar, hingga berkurangnya performa kendaraan.

Pekan lalu, sejumlah pengendara menggelar aksi protes di New Delhi. Demonstrasi tersebut diprakarsai oleh seorang pengusaha yang dikenal sering mendukung Partai Kongres, oposisi pemerintah, dalam berbagai debat televisi. Para peserta menuding pemerintah memberlakukan E20 secara sepihak sehingga masyarakat harus menanggung biaya perawatan kendaraan yang lebih tinggi, sementara pilihan bahan bakar di SPBU menjadi semakin terbatas.

Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi membantah tuduhan tersebut. Pemerintah menyebut berbagai keluhan yang beredar sebagai informasi yang menyesatkan dan bagian dari misinformasi di media sosial.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis bulan lalu, pemerintah menegaskan bahwa penerapan E20 telah melalui serangkaian pengujian yang komprehensif dan tidak menyebabkan kerusakan pada mesin kendaraan. Pemerintah juga terus mengampanyekan manfaat penggunaan E20 serta berupaya meluruskan berbagai anggapan keliru yang dianggap sebagai mitos di media sosial.

 

Industri Otomotif Membela Kebijakan E20

Lebih dari 11 ribu pekerja Maruti Suzuki India Limited (MSIL), kecuali staf divisi produksi, akan bekerja lima hari dalam seminggu.

Pemerintah turut melibatkan para ahli dan produsen otomotif untuk menjelaskan keamanan penggunaan E20. Dalam konferensi pers bersama yang digelar akhir pekan lalu, enam produsen kendaraan secara bersama-sama menyatakan bahwa hasil pengujian selama bertahun-tahun serta data layanan purna jual tidak menunjukkan adanya bukti kerusakan kendaraan secara luas akibat penggunaan bensin dengan campuran etanol 20 persen.

Senior Executive Officer Corporate Affairs Maruti Suzuki Rahul Bharti, mengungkapkan bahwa produsen mobil terbesar di India tersebut telah melakukan servis terhadap lebih dari 15 juta kendaraan lama yang sebenarnya belum kompatibel dengan E20. Menurutnya, perusahaan tidak menemukan kerusakan mesin yang berkaitan langsung dengan penggunaan bahan bakar tersebut.

Meski demikian, para produsen mengakui bahwa penggunaan E20 menyebabkan efisiensi bahan bakar turun sekitar 3 hingga 3,5 persen karena kandungan energi etanol lebih rendah dibandingkan bensin murni. Beberapa penelitian bahkan memperkirakan penurunan efisiensi dapat mencapai 4 hingga 12 persen, tergantung jenis kendaraan dan kondisi penggunaan.

Tekan Impor Minyak dan Emisi

Dari sisi kebijakan energi, pemerintah India menilai program bioetanol memberikan sejumlah manfaat strategis. Selain membantu menekan impor minyak mentah, program ini juga diharapkan meningkatkan pendapatan petani melalui permintaan bahan baku seperti tebu dan jagung, sekaligus mengurangi emisi karbon karena etanol menghasilkan pembakaran yang lebih bersih dibandingkan bensin konvensional.

Data pemerintah menunjukkan kebijakan tersebut telah memberikan hasil yang positif. Ketergantungan India terhadap impor minyak masih sangat tinggi, sehingga gejolak pasar energi global, termasuk gangguan pasokan akibat konflik Iran, semakin memperkuat alasan pemerintah untuk memperbesar produksi bahan bakar domestik.

Sejumlah negara Asia yang juga bergantung pada impor minyak, seperti Indonesia dan Vietnam, kini mulai mempercepat pengembangan program bensin campuran etanol dan kendaraan berbahan bakar fleksibel (flex-fuel).

 

Transisi Dinilai Terlalu Cepat

Pemerintah India sering menjadikan Brasil sebagai contoh keberhasilan penggunaan bioetanol. Namun, para pengamat menilai kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda.

Brasil membangun ekosistem kendaraan yang kompatibel dengan etanol secara bertahap selama lebih dari empat dekade sebelum menerapkan campuran etanol yang lebih tinggi. Konsumen di negara tersebut dapat memilih menggunakan bensin E27 atau etanol murni 100 persen, dengan harga etanol yang kerap lebih murah.

Sebaliknya, India mempercepat transisi tersebut hanya dalam waktu sekitar tiga tahun. Kadar etanol dalam bensin meningkat dari 10 persen pada 2022 menjadi wajib 20 persen pada 2025, lima tahun lebih cepat dari target semula.

Para pengkritik menilai pemerintah melewati tahapan penting yang sebelumnya dilakukan negara lain, yaitu memberikan waktu yang cukup bagi produsen kendaraan dan konsumen untuk menyesuaikan diri sebelum menaikkan kadar etanol secara signifikan.

Menurut Direktur lembaga riset otomotif Mobility Global, Puneet Gupta, lebih dari 75 persen kendaraan yang saat ini beroperasi di India belum kompatibel dengan E20.

Analisis Thomson Reuters Foundation pada tahun lalu juga menunjukkan hanya sekitar 20 persen kendaraan bensin baru yang dijual selama 15 tahun terakhir telah dirancang untuk menggunakan campuran etanol 20 persen.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran, terutama di kalangan pemilik kendaraan yang diproduksi sebelum 2023. Mereka khawatir penggunaan E20 dalam jangka panjang dapat mempercepat korosi komponen mesin serta menurunkan performa kendaraan.

Keluhan masyarakat pun terus bermunculan dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah peserta aksi protes di New Delhi mengaku mulai mengalami berbagai masalah pada kendaraan setelah menggunakan E20.

BBC juga mewawancarai sejumlah bengkel mobil dan sepeda motor di Mumbai. Hasilnya beragam. Sebagian mekanik menyatakan belum menemukan masalah yang berkaitan dengan E20, sementara sebagian lainnya mengaku pernah menangani kendaraan yang diduga mengalami gangguan akibat penggunaan bensin dengan kadar etanol yang lebih tinggi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya