Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah dilakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaannya. Hasil evaluasi tersebut diyakini akan membuat kebutuhan anggaran program menjadi lebih efisien dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar Rp 268 triliun.
Prasetyo menegaskan, langkah yang dilakukan bukanlah pemangkasan anggaran, melainkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan riil di lapangan setelah proses penataan selesai dilakukan.
Advertisement
"Bukan pemangkasan, tetapi dari hasil perhitungan kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” kata Prasetyo di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Kamis (11/6/2026).
Dia menuturkan, pemerintah masih memerlukan waktu untuk menghitung secara lebih rinci bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN). Melalui proses tersebut, pemerintah ingin memastikan total kebutuhan anggaran program dapat dihitung secara lebih cermat dan akurat.
Ia menjelaskan, seluruh komponen pembiayaan program akan dievaluasi dalam proses penataan, termasuk skema insentif yang selama ini diberikan kepada dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Semua, semua,” ujar Prasetyo saat ditanya apakah evaluasi juga mencakup insentif sebesar Rp 6 juta per hari untuk dapur MBG. Pemerintah menargetkan proses penataan dan evaluasi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan. Namun, Prasetyo mengakui pelaksanaannya tetap bergantung pada dinamika di lapangan.
"Kita target awal satu bulan ini harus sudah selesai,” kata dia.
Meski demikian, ia memastikan, program MBG yang telah berjalan tidak akan terganggu selama proses evaluasi berlangsung. Pemerintah juga akan terus melakukan pengawasan dan perbaikan terhadap pelaksanaan program guna menjaga kualitas layanan bagi para penerima manfaat.
"Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Yang sudah baik pun harus tetap diawasi supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan,” tegasnya.
Efisiensi Anggaran MBG
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyatakan, perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 dimulai dari mengoptimalkan efisiensi anggaran.
"Kami concern hal pertama adalah untuk efisiensi, sehingga meski kini sudah tinggal Rp 268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tetapi tidak menurunkan kualitas," katanya dikutip dari Antara, (6/4/2026).
Ia menegaskan langkah efisiensi anggaran tersebut dilakukan di berbagai bidang. BGN fokus pada tiga hal, pertama yakni refocusing (penataan ulang) penerima manfaat.
Hentikan Dapur Baru
"Dua, moratorium dapur titik-titik baru, dan ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," ujar dia.
Ia menegaskan apabila dapur-dapur MBG tersebut tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP), BGN secara tegas akan menangguhkan sementara atau suspend.
Peran Penting MBG
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, program MBG merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Konsolidasi Nasional Program MBG yang diinisiasi BGN di SICC, Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026) dengan mengusung tema "500 Billion Meals Challenge: Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition – An Inspiring Session."
Ia menekankan, seluruh pelaksana program MBG memiliki peran penting dalam memastikan manfaat dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
"(Memberi) makan ini pekerjaan yang mulia bagi kita dan ini harus berhasil, akan berhasil, kalian bagian penting. Tapi, kalau kalian tidak mau bekerja dengan baik, kalian harus minggir, kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak mau, silakan minggir. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan," ucap dia.