DPR Ungkap BGN Tak Pernah Konsultasi Pengadaan Motor hingga Sepatu

Padahal, DPR akan memanggil BGN dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan terkait pengadaan tersebut.

oleh Delvira HutabaratDiterbitkan 05 Juni 2026, 13:55 WIB
Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana (mengenakan rompi tahanan – tengah) digiring ke mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (3/6/2026). (Kapanlagi.com/Budy Santoso)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyoroti kasus dugaan korupsi yang menyeret para pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Irma menegaskan Komisi IX tidak mengetahui adanya pengadaan motor listrik, tablet, maupun sejumlah barang lainnya yang kini menjadi sorotan.

"Untuk program pengadaan motor listrik, tablet, TV, sepatu, dan lain-lain, kami di Komisi IX sama sekali tidak tahu-menahu," kata Irma kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Menurut Ketua DPP Partai NasDem itu, BGN tidak pernah berkonsultasi dengan Komisi IX terkait pengadaan motor listrik, sepatu, maupun barang lainnya. Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut setelah ramai diberitakan media.

"Tidak. Jika dikonsultasikan atau diajukan dalam RKA, pasti kami tolak. Terus terang, kami di Komisi IX juga bingung ada program motor listrik, sepatu, kaus kaki, tablet, dan TV sebagaimana diberitakan media," ujarnya.

Irma mengatakan Komisi IX sempat berencana memanggil BGN dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan terkait pengadaan tersebut. Namun, rencana itu belum terlaksana karena lebih dulu muncul proses hukum.

"Belum sempat kami undang RDP untuk menanyakan hal tersebut," katanya.

DPR Minta BGN Evaluasi Total

Terkait proses hukum yang berjalan, Irma menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung dan pemerintah.

"Untuk proses hukum kami serahkan kepada Kejagung dan pemerintah. Dalam waktu dekat akan ada pembahasan RKA 2027, dan di sana kami sekaligus akan berkenalan dengan pimpinan BGN yang baru," lanjutnya.

Irma berharap pimpinan BGN yang baru melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sumber daya manusia (SDM) maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar program prioritas pemerintah dapat berjalan optimal.

"Ke depan, kami berharap Kepala BGN yang baru melakukan evaluasi terhadap tata kelola SDM dan SPPG agar target Presiden dapat tercapai," pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya