Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada potensi kerugian negara akibat proses lelang Ujian Negara tahun 2013. Hal itu diakibatkan adanya indikasi dalam mengarahkan pemenang proses tender tersebut.
"Ada indikasi mengarahkan pemenang," tegas Kepala Sub Auditorat VI A2 Akhsanul Khaq di Gedung BPK, Jakarta, Kamis (19/9/2013).
Akhsanul menjelaskan, oknum yang mengarahkan pemenang tender itu bisa berasal dari luar Panitia Pembuat Kebijakan (PPK). Untuk mengungkap hal tersebut, penegak hukum harus mendalaminya. Karena, lanjut dia, ranah BPK hanya menentukan kerugian negara. "Itu perlu pendalaman dan itu tugas penegak hukum," ungkapnya.
Sementara Anggota BPK Rizal Djalil menegaskan, Mendikbud M Nuh tak berperan menentukan pemenang proses tender. Namun ketika disinggung bawahan M Nuh, seperti jabatan Wamendikbud, Rizal enggan berbicara.
"Menteri saya tegaskan tidak ada (campur tangan dalam proses pemenangan tender)," jawab Rizal. Bagaimana dengan Wamen Pendidikan? "Tidak tahu," ujar Rizal.
Saat dikonfirmasi terkait audit BPK ini, Wamendikbud Musliar Kasim mengatakan akan meminta tanggung jawab pada PPK dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Namun, dalam catatan Liputan6.com, Kepala Balitbang Khairil Anwar Notodiputro sudah memutuskan mundur dari jabatannya.
Surat pengunduran diri Khairil disampaikan pada 3 Mei lalu yang diserahkan langsung kepada Mendikbud dan presiden. Meski mundur, Khairil tetap bekerja hingga diputuskan berhenti secara definitif oleh SBY.
Pelaksanaan UN 2013 kacau-balau. Akibatnya, 11 provinsi mengalami keterlambatan. Terlambatnya UN April lalu itu dikarenakan perusahaan percetakan PT Ghalia Indonesia Printing (GIP) terlambat dalam proses pendistribusian naskah ujian.
Diduga ada proses pemilihan rekanan atau proses tender yang tidak sesuai. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah menurunkan tim investigasi internal, tetapi ditunda karena ujian sedang berlangsung. (Ali/Ism)
"Ada indikasi mengarahkan pemenang," tegas Kepala Sub Auditorat VI A2 Akhsanul Khaq di Gedung BPK, Jakarta, Kamis (19/9/2013).
Akhsanul menjelaskan, oknum yang mengarahkan pemenang tender itu bisa berasal dari luar Panitia Pembuat Kebijakan (PPK). Untuk mengungkap hal tersebut, penegak hukum harus mendalaminya. Karena, lanjut dia, ranah BPK hanya menentukan kerugian negara. "Itu perlu pendalaman dan itu tugas penegak hukum," ungkapnya.
Sementara Anggota BPK Rizal Djalil menegaskan, Mendikbud M Nuh tak berperan menentukan pemenang proses tender. Namun ketika disinggung bawahan M Nuh, seperti jabatan Wamendikbud, Rizal enggan berbicara.
"Menteri saya tegaskan tidak ada (campur tangan dalam proses pemenangan tender)," jawab Rizal. Bagaimana dengan Wamen Pendidikan? "Tidak tahu," ujar Rizal.
Saat dikonfirmasi terkait audit BPK ini, Wamendikbud Musliar Kasim mengatakan akan meminta tanggung jawab pada PPK dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Namun, dalam catatan Liputan6.com, Kepala Balitbang Khairil Anwar Notodiputro sudah memutuskan mundur dari jabatannya.
Surat pengunduran diri Khairil disampaikan pada 3 Mei lalu yang diserahkan langsung kepada Mendikbud dan presiden. Meski mundur, Khairil tetap bekerja hingga diputuskan berhenti secara definitif oleh SBY.
Pelaksanaan UN 2013 kacau-balau. Akibatnya, 11 provinsi mengalami keterlambatan. Terlambatnya UN April lalu itu dikarenakan perusahaan percetakan PT Ghalia Indonesia Printing (GIP) terlambat dalam proses pendistribusian naskah ujian.
Diduga ada proses pemilihan rekanan atau proses tender yang tidak sesuai. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah menurunkan tim investigasi internal, tetapi ditunda karena ujian sedang berlangsung. (Ali/Ism)