Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menganalisa dugaan korupsi dalam proyek perbaikan Jalur Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa. Namun hingga kini belum ada hasil analisa proyek perbaikan yang dilakukan setiap tahun tersebut.
"Belum ada (hasil analisa), baru dapat laporan dan baru dianalisa," kata Ketua KPK Abraham Samad saat menghadiri upacara peringatan Hari Bakti Adyaksa ke 53, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (22/7/2013).
Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman berharap KPK segera mengambil tindakan untuk menelusuri dugaan korupsi proyek tersebut. Sebab, selama ini diduga sistem tender proyek dilakukan dengan cara 'arisan'.
"Jadi, KPK harus memproses sistem tender arisan (KKN) ini ke Pengadilan Tipikor. Ini juga sebagai bentuk penebusan dosa terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan di Jalur Pantura," tegas Boyamin.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, lembaganya telah menemukan potensi penyelewengan anggaran atau korupsi terkait pembangunan dan perbaikan jalur mudik Pantura. Dugaan itu kini masih dalam kajian KPK.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengatakan, setiap tahun proyek pemeliharaan jalan di Jalur Pantura menghabiskan anggaran sebesar Rp 1 triliun hingga Rp 1,2 triliun. Khususnya, untuk perbaikan Jalur Pantura yang dilakukan menjelang arus mudik Lebaran. (Eks/Ism)
"Belum ada (hasil analisa), baru dapat laporan dan baru dianalisa," kata Ketua KPK Abraham Samad saat menghadiri upacara peringatan Hari Bakti Adyaksa ke 53, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (22/7/2013).
Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman berharap KPK segera mengambil tindakan untuk menelusuri dugaan korupsi proyek tersebut. Sebab, selama ini diduga sistem tender proyek dilakukan dengan cara 'arisan'.
"Jadi, KPK harus memproses sistem tender arisan (KKN) ini ke Pengadilan Tipikor. Ini juga sebagai bentuk penebusan dosa terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan di Jalur Pantura," tegas Boyamin.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, lembaganya telah menemukan potensi penyelewengan anggaran atau korupsi terkait pembangunan dan perbaikan jalur mudik Pantura. Dugaan itu kini masih dalam kajian KPK.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengatakan, setiap tahun proyek pemeliharaan jalan di Jalur Pantura menghabiskan anggaran sebesar Rp 1 triliun hingga Rp 1,2 triliun. Khususnya, untuk perbaikan Jalur Pantura yang dilakukan menjelang arus mudik Lebaran. (Eks/Ism)