Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong peningkatan pembiayaan pada sektor hilir perikanan karena penyaluran kredit masih didominasi sektor hulu seperti penangkapan ikan dan budi daya.
Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud menyampaikan pembiayaan sektor pengolahan hasil perikanan masih relatif kecil dibandingkan sektor hulu, sehingga perlu diperkuat untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan nasional.
Advertisement
“Tantangan pembiayaan bukan semata pada ketersediaan dana, tetapi pada kesiapan model usaha yang layak dibiayai di tingkat lapangan,” kata Machmud, dikutip dari Antara Jumat (8/5/2026).
KKP mencatat hingga kuartal I 2026 realisasi kredit program sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp 2,23 triliun yang disalurkan kepada 131.230 debitur. Nilai tersebut tumbuh 19,59 persen secara tahunan, sementara jumlah debitur meningkat 59,79 persen.
Dari total penyaluran tersebut, pembiayaan untuk sektor penangkapan ikan mencapai 34,88 persen dan budi daya sebesar 32,67 persen.
Sementara itu, pembiayaan untuk sektor hilir berupa pengolahan hasil perikanan baru mencapai 2,91 persen. Adapun pembiayaan untuk perdagangan hasil perikanan tercatat sebesar 22,13 persen.
Menurut Machmud, penguatan pembiayaan hilir diperlukan agar pelaku usaha perikanan tidak hanya bertumpu pada produksi bahan mentah, tetapi juga mampu masuk ke rantai pengolahan dan pemasaran yang memberikan nilai ekonomi lebih besar.
Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih
Untuk mendukung itu, KKP menggandeng perbankan dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Hingga saat ini telah dilakukan pemetaan potensi pembiayaan di 14 lokasi KNMP bersama perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Ia menjelaskan pemetaan tersebut tidak hanya mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan, tetapi juga menyusun model bisnis sesuai karakteristik usaha di tiap lokasi agar lebih layak dibiayai atau bankable.
KKP juga mendorong penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai agregator usaha agar pembiayaan tidak lagi bersifat parsial, melainkan terintegrasi mulai dari produksi, pengolahan hingga pemasaran.
KKP mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem usaha perikanan di wilayah pesisir sekaligus meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro di sektor kelautan dan perikanan.