Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi Investasi pada kuartal I 2026 tembus sebesar Rp 498,8 triliun.
Jumlah itu naik 7,2 persen secara tahunan (YoY) dibanding kuartal I 2025 sebesar Rp 465,2 triliun, dan tumbuh tipis 0,4 persen dari kuartal IV 2025 sebesar Rp 496,9 triliun.
Advertisement
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani pun bersyukur atas capaian tersebut. Lantaran Indonesia masih jadi tempat menarik untuk menanamkan modal, baik bagi investor asing maupun domestik, di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi saat ini.
"Alhamdulillah Kementerian Investasi dan Hilirisasi bersama seluruh dunia usaha, baik dalam dan luar negeri, dan badan terkait lain menyampaikan bahwa target investasi pada triwulan I 2026 bisa tercapai dan lebih sedikit," ujarnya di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Rosan melanjutkan, realisasi investasi pada kuartal I 2026 memakan porsi sekitar 24,4 persen dari target total investasi tahun ini senilai Rp 2.041,3 triliun.
"Yang penting juga penyerapan tenaga kerjanya itu adalah 706.569 orang, atau 18,9 persen peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya," imbuh dia.
Didominasi Investasi Asing
Dari total investasi yang masuk di triwulan I 2026, Rp 250 triliun (50,1 persen) berasal dari pemasukan modal asing (PMA). Sementara sisa Rp 248,8 triliun (49,9 persen) berasal dari pemasukan modal dalam negeri (PMDN).
Secara alokasi, sekitar Rp 247,5 triliun (49,6 persen) ditanamkan di Pulau Jawa. Sedangkan Rp 251,3 triliun (50,4 persen) disuntikan di luar Pulau Jawa.
Adapun realisasi investasi terbesar masih berada di Jakarta, yang memakan porsi 15,8 persen dengan besaran Rp 78,7 triliun. Diikuti Jawa Barat sebesar Rp 76,8 triliun (15,4 persen), Banten Rp 34,4 triliun (6,9 persen), Jawa Timur Rp 32,6 triliun (6,5 persen), dan Sulawesi Tengah Rp 32,1 triliun (6,4 persen).
Menuju Standar OECD, Pemerintah Siap Sederhanakan Aturan Investasi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, untuk memangkas sejumlah regulasi yang dinilai menghambat investasi.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian standar regulasi dengan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dengan demikian, Indonesia diharapkan menjadi semakin ramah terhadap investasi.
“Pertek (Persetujuan Teknis) juga harus dievaluasi. Kata Bapak Presiden, jika menghambat, tidak perlu ada. Jadi harus terus ditingkatkan,” ujar Rosan usai menghadap Presiden di Istana Negara, Selasa (21/4/2025).
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan perbandingan (benchmarking) dengan negara-negara ASEAN serta standar regulasi OECD dan lainnya.
Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya arah investasi yang tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Arahan Prabowo
Rosan mengungkapkan bahwa Presiden mengarahkan agar setiap investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.
“Pesan beliau, investasi yang masuk harus mampu mendorong penciptaan lapangan kerja yang tumbuh dengan baik, benar, dan berkualitas,” kata Rosan.
Presiden juga menekankan pentingnya percepatan eksekusi kebijakan investasi agar tidak terhambat oleh regulasi yang berbelit.
“Ini sangat penting dan harus segera diakselerasi. Jangan sampai regulasi justru menjadi penghambat,” jelasnya.