Liputan6.com, Beijing - Seorang diplomat senior China, Sun Weidong, dicopot dari jabatannya sebagai wakil menteri luar negeri.
Mengutip laporan Al Jazeera, pengumuman ini disampaikan oleh Kementerian Sumber Daya Manusia China melalui pernyataan singkat di situs resminya pada Selasa (14/4/2026). Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa pencopotan Sun merupakan keputusan Dewan Negara, yaitu lembaga eksekutif tertinggi di China.
Advertisement
Namun, pernyataan tersebut tidak menjelaskan alasan maupun waktu pasti pencopotan Sun. Berdasarkan informasi di situs Kementerian Luar Negeri, aktivitas publik terakhir Sun tercatat pada 13 Maret, saat ia bertemu dengan duta besar Brunei Darussalam dan Malaysia untuk China.
Dua hari sebelumnya, Sun juga mengadakan pertemuan dengan duta besar Pakistan untuk China guna membahas kerja sama bilateral. Informasi ini disampaikan melalui unggahan akun X milik diplomat Pakistan, Khalil Hashmi.
Pemberhentian pejabat seperti ini dalam pemerintahan China kerap mengindikasikan adanya tindakan disipliner tingkat tinggi dan sering kali diikuti dengan pengumuman penyelidikan. Meski demikian, terdapat kemungkinan lain bahwa Sun akan dipindahkan ke jabatan berbeda atau memasuki masa pensiun dari peran publik, meskipun usianya masih tergolong relatif muda.
Dalam pengumuman yang sama, disebutkan pula pencopotan pejabat lain, An Lusheng, dari jabatannya sebagai wakil direktur Administrasi Perkeretaapian Nasional.
Pergantian pejabat di China sering menarik perhatian karena berlangsung di tengah kampanye antikorupsi yang telah lama dijalankan pemerintah.
Sejak berkuasa pada 2013, Presiden Xi Jinping meluncurkan kampanye yang menargetkan "harimau dan lalat", istilah yang merujuk pada pejabat tingkat tinggi maupun rendah.
Tahun lalu, menurut data Komisi Pusat Inspeksi Disiplin dan Komisi Pengawas Nasional, China menyelidiki lebih dari satu juta kasus korupsi dan menjatuhkan sanksi disipliner terhadap 938.000 orang.
Laporan akhir tahun lembaga tersebut mencatat bahwa tindakan disipliner mencakup 69 pejabat setingkat provinsi atau kementerian, 4.155 pejabat tingkat biro, 35.000 pejabat tingkat kabupaten, serta 125.000 pejabat tingkat kecamatan.
Selain pejabat sipil, sejumlah pejabat militer senior China juga turut terseret dalam gelombang kampanye antikorupsi yang digalakkan pemerintah.