Liputan6.com, Jakarta - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA telah memulai pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga bantaran rel Senen. Ada total 107 unit hunian yang digarap BUMN Karya tersebut.
Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito menyampaikan, pembangunan hunian ini sebagai tindak lanjut inisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pengaturan BUMN, serta Danantara. Utamanya disediakan untuk relokasi warga yang menempati bantaran rel kereta api di kawasan Senen.
Advertisement
"Proyek hunian di Senen ini menjadi wujud dukungan WIKA dalam menghadirkan solusi hunian yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga terintegrasi dengan sistem transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat," kata Agung dalam keterangan resmi, Selasa (7/4/2026).
WIKA mengerjakan 107 unit huntara modular dari total 324 unit. Setiap unit memiliki luas sekitsr 4,5 x 4,5 meter dan dilengkapi fasilitas dasar seperti air bersih PDAM, listrik, fasilitas umum, ruang terbuka, serta infrastruktur pendukung seperti jalan akses, drainase, musholla, taman bermain, dan dapur umum. Proyek dimulai pada 3 April 2026 dan ditargetkan selesai pada 15 Juni 2026.
Saat ini, pekerjaan telah memasuki tahap awal yang meliputi pembersihan lahan, pekerjaan tanah, serta mobilisasi material dan peralatan. Proses konstruksi akan terus dipercepat guna mencapai target penyelesaian sesuai jadwal.
"Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dengan kualitas terbaik, sehingga dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang akan menjadi penghuni," tegasnya.
Percepat Pembangunan Hunian
Pemerintah mempercepat pembangunan hunian relokasi bagi warga bantaran rel di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sebanyak 324 unit rumah akan dibangun sebagai bagian dari upaya menyediakan hunian layak sekaligus menata kawasan agar lebih tertib dan aman.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, meninjau langsung kesiapan pembangunan pada Kamis malam (2/4/2026).
Peninjauan ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi sebelumnya yang membahas penyediaan lahan dan pembangunan hunian bersama sejumlah BUMN.
“Kemarin kita rapat dengan Pak Doni di Gedung BP BUMN, kemudian juga bersama BUMN yang memiliki tanah ini, yaitu Angkasa Pura. Hari ini saya senang sekali melihat kesiapan yang sangat cepat,” ujar Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 April 2026.
Ia menambahkan, proses pembangunan sudah mulai berjalan, termasuk tahap pembersihan lahan dan penyusunan perencanaan teknis.
Program ini juga merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Total 324 Unit
324 unit hunian akan dibangun di kawasan tersebut. Selain rumah, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendukung seperti ruang terbuka untuk anak-anak.
"Totalnya ada 324 unit yang akan dibangun di sini. Kemudian juga akan ada ruang terbuka untuk bermain anak-anak,” kata Maruarar.
Hunian ini dibangun melalui kolaborasi lintas BUMN, dengan lahan milik Angkasa Pura dan dukungan berbagai pihak.
Tak hanya di Senen, program relokasi juga akan diperluas ke wilayah lain seperti Tanah Abang dan Kampung Bandan. Pemerintah berencana meninjau langsung lokasi tersebut dalam waktu dekat.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi nyata bagi warga yang selama ini tinggal di bantaran rel dengan kondisi kurang layak.
Target Selesai Juni 2026
Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, memastikan proses pembangunan telah dimulai sesuai rencana. Sejumlah BUMN konstruksi seperti Hutama Karya, PP, dan WIKA dilibatkan dalam proyek ini.
"Hari ini sesuai janji kami kemarin, kita mulai proses pembangunan hunian. Ada tim dari Hutama Karya, PP, dan WIKA yang bekerja. Kurang lebih 470 orang kita turunkan di lokasi ini,” ujarnya.
Pembangunan ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026 dan segera diserahkan kepada warga. Dony menegaskan, hunian yang dibangun berupa rumah tapak, bukan rumah susun, agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, BUMN, dan Pemprov DKI Jakarta, program ini diharapkan mampu mempercepat penataan kawasan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat terdampak relokasi.