Liputan6.com, Kota Gaza - Kelompok Hamas pada Minggu (5/4/2026) menegaskan penolakannya terhadap pembahasan pelucutan senjata sebelum tahap pertama perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza diselesaikan.
Dalam pernyataan yang disiarkan di televisi seperti dikutip dari kantor berita Xinhua, juru bicara Brigade al-Qassam—sayap bersenjata dari Hamas—Abu Obeida mengatakan, "Mengangkat isu pelucutan senjata dengan cara yang kasar seperti ini tidak lain merupakan upaya terang-terangan oleh pihak pendudukan untuk terus melanjutkan pembunuhan dan genosida terhadap rakyat kami, yang tidak akan kami terima dalam keadaan apa pun."
Advertisement
Abu Obeida menuduh Israel telah menghambat pelaksanaan aspek kemanusiaan dalam perjanjian gencatan senjata, termasuk masuknya bantuan ke Jalur Gaza, perlindungan warga sipil, serta akses melalui penyeberangan Rafah. Ia menyebut Israel masih terus menargetkan warga sipil, membatasi masuknya bantuan, serta menutup penyeberangan tersebut.
Ia menegaskan bahwa pihak Palestina telah menjalankan komitmennya dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, serta mendesak para mediator untuk menekan Israel agar memenuhi kewajibannya dalam tahap pertama sebelum pembahasan tahap kedua dimulai.
"Pihak musuhlah yang merusak perjanjian," ujarnya seperti dikutip dari Al Jazeera.
Perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah berlaku di Jalur Gaza sejak Oktober 2025. Tahap pertama perjanjian mencakup pertukaran tahanan dan sandera, masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut, serta penarikan pasukan Israel dari sejumlah area.
Pada Januari, Amerika Serikat (AS) mengumumkan dimulainya tahap kedua dari rencana gencatan senjata. Tahap ini mencakup penarikan penuh militer Israel dari Jalur Gaza, dimulainya proses rekonstruksi, serta pembentukan badan pemerintahan transisi.
Dalam beberapa hari terakhir, Hamas dilaporkan menggelar pertemuan di Kairo dan Istanbul guna membahas transisi menuju tahap kedua dari perjanjian tersebut.
Perlindungan terhadap Masjid Al-Aqsa dan Tahanan Palestina
Dalam kesempatan yang sama, Abu Obeida menegaskan bahwa setiap tindakan yang merugikan Masjid Al-Aqsa atau para tahanan Palestina tidak akan dibiarkan tanpa respons. Ia menyerukan mobilisasi besar-besaran untuk melindungi keduanya.
Ia juga mengajak warga Palestina di Tepi Barat, Yerusalem, serta wilayah Palestina lainnya yang diduduki sejak 1948 untuk bergerak menuju Masjid Al-Aqsa. Selain itu, ia menyerukan demonstrasi lebih luas di kawasan maupun di tingkat global.
Abu Obeida menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa meningkatnya serangan di berbagai wilayah menunjukkan ketidakstabilan yang semakin dalam di kawasan. Ia menegaskan bahwa strategi tersebut tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan dan memperingatkan bahwa hasil politik yang dipaksakan tidak akan berhasil.