Liputan6.com, Naypyitaw - Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, resmi terpilih sebagai presiden pada Jumat (3/4), memperkuat cengkeramannya atas kekuasaan politik lima tahun setelah kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil.
Ia memenangkan pemungutan suara parlemen dengan telak, mengalahkan rivalnya, mantan jenderal sekaligus perdana menteri junta Nyo Saw, dengan perolehan 429 suara berbanding 126. Dukungan solid datang dari Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang pro-militer serta anggota parlemen dari kalangan militer.
Advertisement
Kemenangan ini menandai puncak dari transisi yang telah lama dirancang, dari panglima militer menjadi kepala negara sipil. Pemilu yang digelar sebelumnya pada Desember dan Januari, yang dimenangkan oleh partai pendukung militer, menuai kritik luas dari kelompok oposisi dan negara-negara Barat yang menilainya sebagai upaya melegitimasi kekuasaan junta di balik prosedur demokrasi.
Sejak menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 2021, Min Aung Hlaing menghadapi gelombang protes besar yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata di berbagai wilayah, dikutip dari CNA, Sabtu (4/4/2026).
Pengamat menilai pengangkatannya sebagai presiden merupakan langkah strategis untuk mengonsolidasikan kekuasaan sekaligus mencari legitimasi internasional, tanpa mengurangi dominasi militer dalam pemerintahan.
Langkah ini juga diiringi restrukturisasi internal militer. Min Aung Hlaing menunjuk loyalisnya, Ye Win Oo, sebagai kepala militer baru, memperkuat kontrol atas institusi bersenjata yang selama ini menjadi pilar kekuasaannya.
“Ia telah lama memiliki ambisi untuk menjadi presiden. Kini, ambisi itu terwujud,” kata analis politik Myanmar, Aung Kyaw Soe.
China, sebagai sekutu utama Myanmar, langsung menyampaikan ucapan selamat dan menyatakan dukungan terhadap pemerintahan baru untuk menjaga stabilitas kawasan.
Konflik dan Tekanan Internasional
Di tengah perubahan politik tersebut, konflik bersenjata di Myanmar masih terus berlangsung. Perang sipil yang pecah pascakudeta telah menghancurkan ekonomi dan memicu krisis kemanusiaan berkepanjangan.
Militer Myanmar juga menghadapi tuduhan pelanggaran HAM serius. Pada 2024, jaksa International Criminal Court mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap Min Aung Hlaing terkait dugaan penganiayaan terhadap etnis Rohingya.
Organisasi HAM internasional menilai perubahan status dari militer ke sipil tidak mengubah tanggung jawab hukum atas dugaan pelanggaran tersebut.
“Ia mungkin mengganti seragam militernya, tetapi itu tidak menghapus dugaan keterlibatannya dalam kejahatan serius,” demikian pernyataan Amnesty International.
Perlawanan Terus Menguat
Di sisi lain, kelompok anti-junta terus menggalang kekuatan. Sejumlah faksi oposisi, termasuk kelompok pro-demokrasi dan milisi etnis, membentuk aliansi baru untuk melawan pemerintahan militer.
Koalisi tersebut menyatakan tujuan mereka adalah mengakhiri seluruh bentuk kediktatoran dan membangun sistem politik baru yang lebih demokratis.
Meski demikian, analis memperkirakan tekanan terhadap kelompok perlawanan akan semakin meningkat, seiring konsolidasi kekuasaan di tangan Min Aung Hlaing dan potensi dukungan dari negara-negara tetangga yang memilih menjaga hubungan dengan pemerintahannya.
Dengan pengangkatannya sebagai presiden, Myanmar diperkirakan akan memasuki fase baru konflik, di mana kekuasaan militer semakin terlembagakan, sementara upaya rekonsiliasi politik masih jauh dari tercapai.