Golkar: Tak Hanya Potong Gaji Gaji DPR, Program Kementerian Didanai APBN Harus Direview

Golkar mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji pemotongan gaji menteri hingga DPR.

oleh Delvira HutabaratDiterbitkan 17 Maret 2026, 13:45 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/3/2026) (Biro Pers)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Golkar Zulfikar Arse menyatakan pihaknya sepakat usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji pemotongan gaji menteri hingga DPR untuk mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah. Menurutnya, tak hanya soal gaji tapi semua program dan kegiatan juga perlu direview.

"Keadaan seperti ini ya kita harus mereview semua. Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi semua. Tidak hanya gaji ya program juga. Kebijakan, program, kegiatan kementerian/lembaga yang semuanya didanai oleh APBN itu dalam keadaan seperti ini harus direview semua," kata Arse di DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (17/3/2026).

Arse mendorong semua program, kebijakan hingga kegiatan kementerian atau lembaga yang didanai APBN harus dilakukan review.

"Ya setuju, tidak hanya soal gaji tapi semua, semua. Jadi rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif lah penggunaan APBN itu," ujarnya.

Usulan Prabowo

Sebelumnya, Prabowo mencontohkan Pakistan yang turut memotong gaji anggota kabinet dan anggota parlemen.

"Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskab ada slide untuk memberi tahu, berapa langkah. Ini ada langkah Pakistan. Ini hanya sebagai perbandingan," kata Prabowo.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya