Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga memprediksi penyaluran LPG bersubsidi 3 kilogram (kg) akan mencapai 8,7 juta metrik ton (MT) di 2026 jika tak dikendalikan. Angka ini, lebih tinggi dari kuota dalam APBN 2026 sebanyak 8 juta MT.
Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar mengatakan, kelebihan dari kuota itu bisa dipersempit menjadi 8,3 juta MT. Syaratnya, melalui pengendalian atau pembatasan konsumsi.
Advertisement
"Kalau dari prognosa terhadap penyaluran LPG yang dibatasi atau dikendalikan, nah ini akan meningkat sekitar 300 ton, gak terlalu banyak," kata Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR, Selasa (27/1/2026).
Lantas bagaimana usulan skema pembatasan konsumsi LPG 3 kg? Berikut rinciannya.
Mengutip paparan yang ditampilkan Achmad dalam RDP tersebut, ada tiga tahapan pengendalian. Tujuannya tak lain mengendalikan penyaluran LPG 3 kg agar tidak melampaui terlalu tinggi dari kuota.
Tahap pertama, penyaluran normal atau belum adanya pengendalian pada triwulan I-2026.
Tahap kedua, penerapan pembatasan bagi pembelian Rumah Tangga atau fase transisi menjadi maksimal 10 tabung LPG 3kg per bulan per kartu keluarga. Tahapan ini bisa diusulkan berjalan pada triwulan II atau triwulan III 2026.
Tahap ketiga, penerapan pembatasan per segmen (desil). Pembatasan pembelian masih tetap dengan jumlah maksimal 10 tabung per bulan per kartu keluadga di triwulan IV-2026.
Konsumsi LPG 3 Kg Diprediksi Jebol
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga memprediksi penyaluran LPG bersubsidi 3 kilogram (kg) akan melebihi kuota yang ditetapkan pada 2026 ini. Maka, diharapkan ada pembatasan konsumsi LPG 'gas melon' mulai tahun ini.
Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar mencatat, kuota penyaluran LPG 3 kg sebanyak 8 juta metric ton (MT) pada 2026. Namun, realisasinya diprediksi bisa tembus ke 8,7 juta MT jika tidak ada pembatasan.
"Pada tahun 2026 diprognosakan untuk distribusi tanpa pengendalian, artinya distribusi ini dilakukan dengan tidak adanya batasan-batasan, itu akan meningkat sebesar 3,2 persen dari realisasi (2025), mohon maaf, meningkatnya cukup tinggi dari 8.000 ton menjadi 8.700," ungkap Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR, Selasa (27/1/2026).
Usulan Dibatasi
Adapun, LPG 3 kg disalurkan sebanyak 8,51 juta MT pada 2025 lalu, lebih rendah sedikit dari kuota revisi 8,54 juta MT di tahun yang sama. Kuota awal APBN 2025 sebesar 8,17 juta MT.
Sementara itu, jika ada pembatasan konsumen LPG subsidi di 2026, kelebihan penyaluran akan mencatat angka yang lebih rendah, menjadi sekitar 8,3 juta MT. Meskipun, angka tersebut masih lebih tinggi dari kuota yang ditetapkan dalam APBN 2026.
"Kalau dari prognosa terhadap penyaluran LPG yang dibatasi atau dikendalikan, nah ini akan meningkat sekitar 300 ton, gak terlalu banyak," kata dia.
Berharap Dukungan DPR
Achmad lantas meminta dukungan Komisi XII DPR untuk mendorong dikeluarkannya aturan baru mengenai konsumen LPG 3 kg tersebut. Dia turut menyinggung revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
"Nah kami mengharapkan dukungan dari Bapak dan Ibu yang terhormat Komisi XII, bagaimana pemerintah segera dapat mengeluarkan pembatasan-pembatasan, aturan-aturan yang membatasi penggunaan LPG subsidi ini. Termasuk di dalamnya mengenai desil-desil baru, yang dulunya sudah diatur dalam Perpres 104/2007," ucapnya.
"Namun sekarang sudah dalam pembahasan untuk lebih detail lagi, untuk membatasi penggunaan LPG ini bisa dikeluarkan peraturan yang lebih baik lagi, sehingga pemakaian LPG subsidi ini bisa kita kelola atau bisa kita kontrol lebih baik lagi dan bahkan bisa menurun," sambung Achmad.