Liputan6.com, Washington D.C - Amerika Serikat menyita dua kapal tanker yang diduga terlibat dalam ekspor minyak Venezuela dalam dua operasi terpisah di Samudra Atlantik Utara dan Laut Karibia. Penyitaan ini menjadi bagian dari upaya Washington untuk memperketat sanksi dan memutus jalur ekspor minyak mentah Venezuela.
Militer AS mengumumkan bahwa kapal tanker pertama, Marinera—yang sebelumnya dikenal sebagai M/V Bella 1—dinaiki pasukan AS setelah pengejaran hampir dua pekan di perairan antara Islandia dan Skotlandia. Kapal tersebut disebut berlayar dengan bendera Rusia. Dalam operasi itu, Angkatan Laut Kerajaan Inggris memberikan dukungan logistik melalui aset udara dan laut.
Advertisement
Kapal tanker kedua, M/T Sophia, dinaiki pasukan AS di kawasan Karibia. Menurut otoritas AS, kapal tersebut melakukan “aktivitas ilegal” di perairan internasional dan kemudian dikawal oleh Penjaga Pantai AS ke Amerika Serikat untuk proses lebih lanjut, dikutip dari BBC, Kamis (8/1/2026).
Langkah ini dilakukan di tengah upaya AS untuk memblokade ekspor minyak Venezuela yang dikenai sanksi, hanya beberapa hari setelah pasukan khusus AS menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dalam operasi kilat di Caracas.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan kebijakan tersebut tetap berlaku. “Blokade terhadap minyak Venezuela yang dikenai sanksi dan ilegal tetap diberlakukan sepenuhnya—di mana pun di dunia,” tulisnya melalui akun X.
Rusia dan China Bereaksi
Pemerintah Rusia mengecam penyitaan kapal tanker yang berlayar di bawah benderanya. Moskow menuntut agar AS memperlakukan awak kapal warga Rusia secara layak dan segera memulangkan mereka.
Kementerian Transportasi Rusia menyatakan kapal tersebut memiliki “izin sementara” untuk menggunakan bendera Rusia dan menegaskan tidak ada negara yang berhak menggunakan kekerasan terhadap kapal yang terdaftar secara sah di yurisdiksi negara lain. Rusia juga mengklaim pasukan AS menaiki Marinera sekitar pukul 15.00 waktu Moskow, setelah itu komunikasi dengan kapal terputus.
Sementara itu, China, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi pembeli terbesar minyak Venezuela, mengecam langkah AS dan menuduhnya mengancam keamanan energi global.
Klaim Kapal Tanpa Kewarganegaraan
Gedung Putih menyebut Marinera sebagai bagian dari “armada bayangan Venezuela” yang dianggap tanpa kewarganegaraan, setelah diduga mengibarkan bendera palsu dan menjadi subjek perintah pengadilan AS. Pejabat AS mengatakan kapal tersebut sempat mengibarkan bendera Guyana secara keliru bulan lalu.
Menurut pakar hukum maritim, berdasarkan hukum laut internasional PBB, kapal tanpa kewarganegaraan dapat dinaiki oleh otoritas negara lain. Para ahli juga menjelaskan bahwa sebuah kapal tidak dapat mengganti bendera di tengah pelayaran tanpa perubahan kepemilikan atau registrasi resmi.
Komando Eropa AS menyatakan penyitaan Marinera dilakukan berdasarkan surat perintah pengadilan federal AS setelah kapal tersebut dilacak oleh kapal penjaga pantai USCGC Munro. Kementerian Pertahanan Inggris menegaskan keterlibatan aset RAF dan kapal RFA Tideforce dilakukan atas permintaan AS dan “sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional”.
Minyak dan Perdebatan Politik di AS
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan kepemimpinan Venezuela bekerja sama dengan AS dalam penyitaan kapal tanker kedua di Karibia. Ia menegaskan AS akan menjual minyak Venezuela yang disita di pasar internasional dengan harga pasar, dan mengatur distribusi hasil penjualannya “demi kepentingan rakyat Venezuela”.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan Venezuela—yang memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia—akan menyerahkan hingga 50 juta barel minyak, senilai sekitar US$2,8 miliar, kepada AS.
Namun, langkah pemerintahan AS memicu perdebatan di Kongres. Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer menuntut kejelasan mengenai potensi keterlibatan militer dan besaran anggaran AS di Venezuela. Senat dijadwalkan memberikan suara pekan depan terkait resolusi kekuasaan perang bipartisan yang bertujuan membatasi aksi militer tanpa persetujuan Kongres.
Komando Selatan AS menyatakan penyitaan M/T Sophia berlangsung tanpa insiden. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem menyebut kedua kapal yang disita terakhir kali berlabuh di Venezuela atau sedang menuju ke negara tersebut, dan merupakan bagian dari operasi terkoordinasi terhadap kapal tanker “armada gelap” yang melanggar sanksi.