Tak bisa disangkal, pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota, banyak menimbulkan friksi di antara para calon. Bahkan, bagi pasangan yang sudah terpilih, tak ada jaminan mereka akan selalu seiring sejalan dalam memimpin daerahnya.
"Kepala daerah dengan wakil kepala daerah yang pecah kongsi banyak sekali," tegas Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Menurut Gamawan, hal sangat disayangkan, namun terus saja terjadi setiap kali digelar pilkada. Gambaran terjadinya pecah kongsi itu bisa dilihat saat digelarnya pilkada.
"Kalau dekat-dekat pilkada, kedua-duanya (kepala daerah dan wakil kepala daerah) menjadi calon, ditambah lagi sekda calon juga. Sementara kita ingin memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan itu efektif," ujarnya.
Gamawan mengatakan, pencalonan itu menyebabkan kerap terjadi adanya persaingan di antara kepala daerah dan wakilnya, sehingga membuat roda pemerintahan berjalan tak lancar. "Kelancaran pemerintahan jadi terganggu, staf juga ragu-ragu. Mau menghadap wakil takut dianggap mendukung wakil," paparnya.
Hal ini tengah menjadi pekerjaan rumah Kementerian Dalam Negeri untuk terus meminimalisir perpecahan pada pilkada yang akan datang. Apalagi tahun depan, banyak daerah akan menggelar pilkada. "Kalau 2014 pilkada ada 43, yang secara prinsip belum disetujui itu Lampung," ujar Gamawan. (Eks/Sss)
"Kepala daerah dengan wakil kepala daerah yang pecah kongsi banyak sekali," tegas Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Menurut Gamawan, hal sangat disayangkan, namun terus saja terjadi setiap kali digelar pilkada. Gambaran terjadinya pecah kongsi itu bisa dilihat saat digelarnya pilkada.
"Kalau dekat-dekat pilkada, kedua-duanya (kepala daerah dan wakil kepala daerah) menjadi calon, ditambah lagi sekda calon juga. Sementara kita ingin memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan itu efektif," ujarnya.
Gamawan mengatakan, pencalonan itu menyebabkan kerap terjadi adanya persaingan di antara kepala daerah dan wakilnya, sehingga membuat roda pemerintahan berjalan tak lancar. "Kelancaran pemerintahan jadi terganggu, staf juga ragu-ragu. Mau menghadap wakil takut dianggap mendukung wakil," paparnya.
Hal ini tengah menjadi pekerjaan rumah Kementerian Dalam Negeri untuk terus meminimalisir perpecahan pada pilkada yang akan datang. Apalagi tahun depan, banyak daerah akan menggelar pilkada. "Kalau 2014 pilkada ada 43, yang secara prinsip belum disetujui itu Lampung," ujar Gamawan. (Eks/Sss)
