Singgung Pajak dan Bea Cukai, Hashim Djojohadikusumo Blak-blakan Kondisi Parah Penerimaan Negara

Hashim membandingkan sistem pajak Indonesia yang justru tertinggal dengan negara lain seperti Kamboja sejak 10 tahun terakhir.

oleh Tira SantiaDiterbitkan 15 Desember 2025, 13:43 WIB
Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo. Dok Youtube

 

Liputan6.com, Jakarta - Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo mengkritisi kondisi penerimaan negara, mulai dari penerimaan pajak hingga bea cukai.

Dia bahkan membandingkan sistem perpajakan Indonesia yang justru tertinggal dengan negara lain seperti Kamboja sejak 10 tahun terakhir. Negara yang disebutnya jauh lebih miskin dari Indinesia.

"Titik lemah kita dan juga berpotensi besar untuk kita adalah penerimaan negara. Parah, sistem penerimaan negara kita parah. Pajak, Bea Cukai sangat parah sekali," ujar dia dalam Bedah Buku Indonesia Naik Kelas "Future Talk: Indonesia Naik Kelas & Peran Sivitas Akademika" digelar Universitas Indonesia pada Jumat, 12 Desember 2025.

Dia mengaku mengetahui hal ini ketika ditugaskan Presiden Prabowo memimpin tim di Partai Gerindra untuk mengkaji potensi ekonomi dimiliki Indonesia.

Dari temuan tim, terkuak jika salah satu titik paling rapuh ekonomi Indonesia justru berada pada sistem penerimaan negara, mulai dari pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Indonesia paling lemah, paling rendah di dunia sistem perpajakan kita. Saya ketemu pak Purbaya 2 minggu yang lalu dan beliau membenarkan apa yang kita temukan," lanjut Hashim.

Temuan itu, sejalan dengan data Bank Dunia yang telah bertemu dengannya beberapa kali sejak 2013. "Data bank dunia sudah menunjukkan dari dulu sampai sekarang pajak, PNPB, royalti, cukai kita tetap tidak ada penambahan," tegas dia.

 

Hashim Membandingkan dengan Kamboja

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025). (Liputan6.com/Arief)

Dia membandingkan kondisi rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) antara Indonesia dengan Kamboja.

Sekitar 10–11 tahun lalu, rasio penerimaan Indonesia mencapai 12%, sementara Kamboja berada di level 9%. Ternyata setelah satu dekade, Kamboja mampu menaikkan rasio menjadi 18%,sedangkan Indonesia masih stagnan di kisaran 12%.

Dia mengakui selisih 6% tampak kecil di atas kertas, namun bisa melihatnya dari sisi ekonomi negara sangatlah besar.

"6 persen kelihatan kecil tapi 6 persen dari satu ekonomi PDB mencapai Rp 25.000 triliun, 6 persen itu Rp 1.500 triliun," kata dia.

Sebut Nama Purbaya

Dia juga menyinggung defisit APBN Indonesia yang mencapai Rp 300 triliun. Angka yang sebenarnya bisa ditutup bila aparat pajak hingga bea cukai menjalankan tugas degan benar.

"Kalau memang aparat pajak, aparat BC bekerja dengan benar maka Indonesia bukan negara  defisit tapi surplus. Indonesia negara kaya kita bisa memberikan bantuan ke negara miskin lain. Indonesia super power, tinggal apa? tinggal kita benahi aparat kita maka ada orang luar biasa bagus namanya Purbaya dan ditgaskan akan segera laksanakan," tandas dia.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya