Liputan6.com, Sofia - Pemerintah Bulgaria mengundurkan diri pada Kamis (11/12/2025) setelah gelombang protes besar mengguncang negara itu.
Koalisi minoritas yang dipimpin partai tengah-kanan GERB menyampaikan pengunduran diri beberapa menit sebelum parlemen menggelar pemungutan suara atas mosi tidak percaya yang diajukan oposisi terkait dugaan salah urus ekonomi dan semakin besarnya kemarahan publik terhadap korupsi yang meluas.
Advertisement
"Menjelang pemungutan suara tidak percaya hari ini, pemerintah mengundurkan diri," kata Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov kepada wartawan di parlemen seperti dilansir Associated Press.
Langkah mundur ini terjadi pasca aksi demonstrasi pada Rabu (10/12), yang merupakan lanjutan dari protes besar pekan lalu yang dipicu oleh rencana anggaran 2026, mencakup rencana kenaikan pajak, peningkatan iuran jaminan sosial, dan peningkatan belanja pemerintah. Meskipun pemerintah kemudian mencabut rancangan tersebut, ketidakpuasan publik berkembang menjadi tuntutan agar pemerintah mundur.
Merespons situasi yang memburuk, Zhelyazkov menegaskan bahwa keputusan politik harus selaras dengan kehendak rakyat.
"Keputusan Majelis Nasional bermakna ketika mencerminkan kehendak rakyat," ujarnya. "Kami ingin mengikuti apa yang diinginkan masyarakat."
Mahasiswa dari berbagai universitas di Sofia turut bergabung dalam aksi tersebut. Menurut penyelenggara, jumlah demonstran melampaui aksi pekan lalu yang mencapai 50.000 orang, sementara visual drone yang dilaporkan media memperkirakan lebih dari 100.000 orang turun ke jalan.
Ketidakpuasan publik juga diarahkan pada Delyan Peevski, politikus sekaligus oligarki berpengaruh yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dan Inggris. Partainya, MRF New Beginning, merupakan salah satu pendukung pemerintah.
Peevski dituduh lawan politiknya membantu membentuk kebijakan pemerintah sesuai kepentingan oligarki, sehingga menambah bahan bakar bagi kemarahan publik.
Langkah Selanjutnya Setelah Pengunduran Diri
Sejak dilantik pada Januari, pemerintahan Zhelyazkov telah melewati enam mosi tidak percaya. Namun, skala protes kali ini menjadikan situasinya berbeda.
"Kami tidak ragu bahwa pemerintah akan menerima dukungan dalam pemungutan suara tidak percaya yang akan datang," tutur Zhelyazkov. "Terlepas dari itu, keputusan Majelis Nasional penting ketika mencerminkan kehendak rakyat berdaulat."
Pengunduran diri pemerintah akan resmi diserahkan ke parlemen pada Jumat (12/12). Setelah itu, Presiden Rumen Radev akan memberikan mandat kepada fraksi terbesar untuk membentuk pemerintahan baru. Jika tidak berhasil, mandat berpindah kepada fraksi terbesar kedua.
Jika seluruh upaya gagal—sebuah kemungkinan yang dinilai besar—presiden akan menunjuk pemerintahan sementara hingga pemilu baru digelar. Para analis memperkirakan pemilu tersebut, yang akan menjadi pemilu kedelapan sejak 2021, berpotensi tetap menghasilkan parlemen yang terfragmentasi.
Assen Vassilev, pemimpin oposisi dari koalisi We Continue the Change–Democratic Bulgaria, menyambut baik langkah pemerintah.
Ia menyebut pengunduran diri itu sebagai langkah pertama untuk menjadikan Bulgaria "negara Eropa yang normal".
"Langkah berikutnya adalah menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil, bukan pemilu yang dikompromikan oleh manipulasi suara seperti dalam pemilu sebelumnya," ujarnya.
Bulgaria, negara berpenduduk 6,4 juta jiwa, dijadwalkan mengganti mata uang lev dengan euro pada 1 Januari, dan menjadi anggota ke-21 zona euro. Negara ini bergabung dengan Uni Eropa pada 2007.