Liputan6.com, Jakarta - Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengingatkan para pendaki Gunung Rinjani untuk tetap waspada terhadap potensi bencana dampak cuaca ekstrem di akhir 2025.
"Kami mengimbau kepada seluruh pendaki dan pengunjung untuk tetap waspada," ujar Kepala Pengendali Ekosistem Hutan Balai TNGR NTB Budi Soesmardi di Mataram, melansir Antara, Selasa (9/12/2025).
Advertisement
Ia mengatakan, akibat cuaca ekstrem yang terjadi di akhir 2025 mengakibatkan lokasi kawasan di jalur naga yang merupakan jalur menuju ke Pelawangan Sembalun licin.
"Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi di jalur wisata pendakian Sembalun, kemiringan topografi jalur dan struktur tanah berpasir. Sehingga menyebabkan jalur longsor dan membuat rongga yang cukup dalam," papar Budi.
Menurut dia, guna mengantisipasi dan langkah yang ditempuh yaitu menginformasikan kepada pengunjung, pemandu, dan pelaku wisata agar lebih berhati-hati saat melewati jalur tersebut serta melakukan perbaikan jalur.
"Kami juga membuat penahan menggunakan karung," ucap Budi.
Dia mengatakan, berdasarkan prakiraan cuaca resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok, diperkirakan ada dalam kondisi waspada yakni hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang dan potensi petir.
"Sebagai kawasan konservasi dengan karakteristik topografi terjal, hujan deras di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dapat meningkatkan risiko jalur pendakian licin dan longsor, luapan air sungai dan pohon tumbang serta suhu dingin ekstrem," terang Budi.
Minta Pendaki dan Pengunjung Cek Prakiraan Cuaca
Oleh karena itu, lanjut Budi, diharapkan seluruh pendaki dan pengunjung mengecek prakiraan cuaca sebelum memulai aktivitas, gunakan perlengkapan tahan air dan penghangat tubuh, ikuti arahan petugas dan SOP pendakian.
"Prioritaskan keselamatan, bukan hanya pencapaian puncak," tandas Budi.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi turut mengantisipasi cuaca ekstrem selama menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Menhub Dudy Purwagandhi memerintahkan semua jajaran untuk siaga 24 jam, terutama di sektor perhubungan laut.
Cuaca ekstrem dinilai berpeluang terjadi menjelang masa libur Nataru nanti. Seperti gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan dengan intensitas tinggi dapat memengaruhi keselamatan pelayaran.
"Karena itu, saya menegaskan seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut dan seluruh unit pelaksana di lapangan harus siaga 24 jam, tanpa kompromi," tegas Dudy, mengutip keterangan resmi, Senin 8 Desember 2025.
Titah Menhub: Jajaran Siaga 24 Jam Hadapi Cuaca Ekstrem Jelang Nataru
Berdasarkan survei Potensi Pergerakan Orang pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sebanyak 2,62 juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi laut.
"Keselamatan bukan hanya prioritas, keselamatan adalah harga mati, keselamatan yang terbaik adalah keselamatan yang bahkan tidak disadari karena tidak ada insiden yang terjadi," ungkap Menhub Dudy.
Dudy kembali mengingat insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali dan peristiwa Kebakaran KM Barcelona VA di perairan Talise, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Insiden-insiden di laut yang membawa korban ini membawa pesan yang tegas, yakni pentingnya mengutamakan keselamatan.
Dia turut meminta seluruh jajaran Ditjen Perhubungan laut untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, mengidentifikasi tantangan nyata di lapangan, dan merumuskan langkah inovatif yang berdampak bagi masyarakat luas.
Cek Kelayakan Kapal
Sejumlah instruksi lain juga disampaikan, diantaranya pemeriksaan kelaiklautan kapal (ramp check) harus diperketat dan menyeluruh.
Lalu, pengawasan kelebihan muatan harus diperkuat, kesiapsiagaan SAR dan keamanan pelayaran harus dioptimalkan serta koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan instansi terkait harus dilakukan real-time.
"Kapal yang tidak memenuhi standar tidak boleh diberikan izin berlayar. Informasi cuaca ekstrem harus tersampaikan cepat dan jelas," imbuh Dudy.
Tahun ini, Ditjen Perhubungan Laut memasuki fase transisi penting dalam penyelenggaraan transportasi nasional. Tugas dan fungsi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) secara bertahap beralih dari Ditjen Perhubungan Darat ke Ditjen Perhubungan Laut.
Transisi ini bukan sekadar penyesuaian administrasi, melainkan juga penguatan peran Perhubungan Laut sebagai penjaga konektivitas nasional dari sisi matra laut, termasuk penyeberangan antar–pulau.
"Saya berharap seluruh jajaran mampu menjalankan transisi ini dengan penuh tanggung jawab dan responsif terhadap dinamika lapangan," pinta Dudy.